JAKARTA, REQNews&nbsp; - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari angkat bicara soal kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan kebijakan kenaikan gaji tersebut belum dipastikan."Sampai saat ini kebijakan kenaikan gaji belum bisa dipastikan. Rencana kebijakan ada dalam Lampiran Perpes 79/2025 sebagai pemuktahiran rencana kerja pada 30 Juni 2025. Pengalaman menunjukkan bahwa ada rencana-rencana kebijakan yang tercantum dalam RKP tapi tidak atau belum bisa dilaksanakan di tahun bersangkutan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon, dan lain-lain," kata Qodari di kantornya, Senin, 22 September 2025.Di sisi lain, Qodari mengungkapkan bahwa Kementerian PAN-RB memberikan penjelasan belum ada pembahasan terkait kenaikan gaji ASN dengan Kementerian Keuangan.Qodari menyatakan bahwa PNS, TNI hingga Polri baru mengalami kenaikan gaji pada 2024. Sebagai catatan, kenaikan gaji ASN terakhir terjadi pada tahun lalu, mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024."Sebetulnya kenaikan gaji untuk ASN itu baru tahun lalu, baru tahun lalu. Mengacu pada PP Nomor 5 tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 tahun 2024. Jadi terakhir baru tahun lalu naik gaji," ungkapnya.Ia mengatakan berdasarkan perhitungan, kebutuhan penggajian untuk sekitar 4,7 juta ASN saat ini mencapai Rp178,2 triliun per tahun, belum termasuk tunjangan dan THR. Jika dilakukan penyesuaian gaji setara tahun 2024 misalnya sekitar 8 persen maka dibutuhkan tambahan anggaran minimal Rp14,24 triliun dalam RKP.Qodari menjelaskan bahwa perlu adanya perhitungan kondisi keuangan untuk kenaikan gaji tersebut. "Nah ini dia, jadi intinya diperlukan perhitungan keuangan dan kondisi keuangan yang lebih baik atau yang bisa memenuhi kondisi dan ya kebutuhan lah untuk kenaikan gaji ini," paparnya.

Istana Bantah Ada Kenaikan Gaji ASN hingga TNI-Polri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi