JEMBER, REQNews - Wakil Bupati <a href="https://www.reqnews.com/read/news/84314/bocah-tujuh-tahun-di-jember-dibunuh-dan-dikubur-kekasih-ibunya-begini-kronologinya">Jember </a>Djoko Susanto mengadukan Bupati Muhammad Fawait ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa diabaikan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.Djoko disebut meminta <a href="https://www.reqnews.com/read/news/90170/kpk-periksa-lagi-bupati-pati-sudewo-di-kasus-djka">KPK </a>untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan khusus dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar dan bersih.“Terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi di pemerintah daerah,” kata Juru bicara KPK Budi Prasetyo, Senin 22 September 2025.Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Budi mengatakan KPK berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.“Salah satunya melalui instrumen Monitoring Controling Surveilance for Prevention (MCSP), yang berfokus pada 8 area,” ujarnya.Budi menjelaskan, delapan area tersebut yaitu: perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen <a href="https://www.reqnews.com/read/news/90187/istana-bantah-ada-kenaikan-gaji-asn-hingga-tnipolri">ASN</a>, penguatan aparat pengawas internal, manajemen aset (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, dan pelayanan publik."KPK juga terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah, sebagai salah satu bentuk collaborative governance melalui partisipasi aktif publik," ucap Budi.Djoko Susanto dalam beberapa kesempatan menjelaskan jika selama enam bulan terjadi pengabaian oleh Bupati Jember Muhammad Fawait terhadap tugas dan fungsi wakil bupati seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Pengabaian tersebut terlihat dari tidak dilibatkannya wakil bupati dalam proses perumusan kebijakan dan agenda-agenda resmi pemerintahan daerah. Hal ini dianggap berakibat tidak terlaksananya penyelenggaraan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).Djoko menilai sikap bupati menimbulkan sejumlah persoalan. Pertama, pembentukan Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) dirasa tumpang tindih dengan tugas dan fungsi wakil bupati.Kemudian, meritokrasi kepegawaian ASN yang tidak berjalan sehingga berpotensi rendahnya profesionalitas aparatur dan rawan terjadi KKN.Inspektorat juga dianggap lemah dan tidak independen dalam menjalankan pengawasan sehingga ada sejumlah ASN yang dipaksa mengundurkan diri setelah dilakukan pemeriksaan.Ketiga, pengelolaan APBD yang tidak transparan. Keempat, lemahnya sistem tata kelola aset milik daerah sehingga kendaraan bermotor digunakan oleh orang yang tidak berhak.Kelima, koordinasi antara wakil bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhambat sehingga ada pembangkangan ASN kepada wakil bupati. Terakhir, tidak direalisasikannya hak keuangan dan protokoler wakil bupati.&nbsp;

Wakil Bupati Jember Adukan Bupati ke KPK

Berita Terkait

Berita Rekomendasi