JAKARTA, REQnews - Kementerian Keuangan (Kemkeu) saat ini sedang fokus pada penguatan penerimaan negara untuk membiayai program-program pemerintah. Salah satunya yaitu dengan menagih 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht dengan nilai sekitar Rp50-60 triliun.&nbsp; Praktisi Pemulihan Aset Chuck Suryosumpeno menilai bahwa pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memiliki Badan Pemulihan Aset (BPA) yang bisa menjadi solusi dalam memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).&nbsp; Namun, Chuck mengatakan bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi dan perkara lainnya yang telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, jumlah nominalnya tidak sebanding dengan setoran PNBP yang dilakukan oleh penegak hukum.&nbsp; "Dan itu menjadi tugas utama Badan Pemulihan Aset yang ada dibawah Kejaksaan RI sebagai lembaga yang berperan sebagai eksekutor," kata Chuck dalam keterangannya kepada REQnews.com pada Selasa 23 September 2025.&nbsp; Menurutnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus mendorong BPA Kejaksaan untuk memaksimalkan pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana yang jumlahnya besar.&nbsp; "Bapak Menteri Keuangan yang baru harus mengetahui hal ini, karena aset hasil kejahatan itu sangat besar jumlahnya dan yang menjadi hak negara yang tercantum dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga sangat banyak jumlahnya," kata dia.&nbsp; Berdasarkan data kinerja yang dirilis oleh Kejaksaan Agung RI, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan sepanjang tahun 2024 adalah Rp2,02 triliun.&nbsp;&nbsp; Tindak Pidana Khusus (Pidsus) berhasil menyetorkan PNBP sebesar Rp1,69 triliun, yang sebagian besar berasal dari penanganan perkara korupsi.&nbsp; Padahal Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) mengklaim telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp74,7 triliun sepanjang tahun 2023. Angka ini berasal dari kasus-kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).&nbsp;&nbsp; Artinya terdapat gap yang sangat lebar antara klaim keberhasilan penyelamatan keuangan negara dengan setoran PNBP riil yang dilakukan Kejaksaan di tahun berikutnya.&nbsp; Untuk itu, Chuck pun meminta agar kinerja BPA Kejagung bisa dimaksimalkan. Terlebih, BPA Kejaksaan dibentuk untuk memperkuat fungsi penegakan hukum, khususnya dalam mengelola, mengamankan, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara atau pihak yang berhak.&nbsp; Selain itu, tujuan pembentukan lembaga ini yaitu untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara yang didapat dari tindak pidana seperti korupsi.&nbsp; Untuk itu, ia menyebut bahwa aset kejahatan yang dipulihkan akan kembali kepada korbannya, dalam perkara korupsi korban kejahatannya adalah negara.&nbsp; "Sayang sekali jika terjadi pembiaran mengenai hal ini dan akan menjadi pertanyaan bagi rakyat dikemudikan hari," kata Chuck.

Pengamat Mendorong Menkeu Purbaya Maksimalkan PNBP Lewat BPA Kejaksaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi