JAKARTA, REQnews - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas membenarkan bahwa dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu 24 September 2025 lalu.&nbsp; Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) periode 2019-2022.&nbsp; "Saya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) periode Januari-September 2022 memberi keterangan terkait tahapan/prosedur pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah," kata Azwar Anas kepada wartawan, Kamis 25 September 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa proses pembelian barang/jasa dilakukan masing-masing kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda), termasuk dalam kasus ini yaitu pengadaan Chromebook.&nbsp; Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan bahwa dirinya diperiksa bersama dengan Roni Dwi Susanto selaku Kepala LKPP 2019-2022, terkait tahapan ataupun peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dar ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp; Para tersangka tersebut yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp; Kemudian, ada Jurist Tan (JT) selaku staf khusus Nadiem Makarim serta Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020.&nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP. &nbsp;

Diperiksa Terkait Kasus Chromebook, Eks MenPAN-RB Azwar Anas Jelaskan Soal Prosedur Pengadaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi