KALIMANTAN TENGAH, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan komitmen bersama penguatan Program Jaga Desa se-Provinsi Kalimantan Tengah.&nbsp; Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Reda Manthovani mengatakan kegiatan ini diselenggarakan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Kamis 25 September 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa kerja sama tersebut terkait pembinaan dan pengawasan dana desa serta pemberdayaan masyarakat desa melalui aplikasi 'Real Time Monitoring Village Management Funding" antara kepala Kejaksaan Negeri dan bupati/walikota se-Kalimantan Tengah.&nbsp; "Untuk memperkuat pencegahan tindak pidana atau penyelewengan, Kejaksaan meluncurkan aplikasi Jaga Desa yang telah diluncurkan dan diresmikan di daerah lain seperti Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Maluku Utara, Lampung, Bangka Belitung, Bali hingga kini di Kalimantan Tengah," kata Reda dikutip pada Sabtu 27 September 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa aplikasi ini membantu menyediakan akses pelaporan, pendampingan hukum hingga bimbingan teknis gratis bagi kepada desa dan perangkat desa.&nbsp; Menurutnya, Kejaksaan bertugas untuk mendukung semua kebijakan Pemerintah, sesuai Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang tertuang dalam poin ke-6 yakni 'membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan'.&nbsp; Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa Kejaksaan RI melalui bidang Intelijen juga mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan nasional bersama dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan memberdayakan potensi yang ada di daerahnya.&nbsp; Selain itu,kata dia, kegiatan Jaga Desa di Kalimantan Tengah ini juga memfokuskan program Koperasi Merah Putih untuk diimplementasikan di Desa/Kelurahan, agar dapat bermitra dengan perkebunan kelapa sawit sebagai bisnisnya.&nbsp; "Komoditas kelapa sawit tersebut dipilih karena dinilai sebagai potensi yang ada di daerah Kalimantan Tengah," kata dia.&nbsp; Sebagai bentuk penghargaan, Jamintel turut menyerahkan piagam kepada bupati yang wilayahnya bebas dari kasus penyalahgunaan dana desa.&nbsp; “Dengan kolaborasi Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Kementerian Dalam Negeri dalam memonitor implementasi pengelolaan keuangan desa, diharapkan pada tahun 2026 terjadi penurunan Kepala Desa yang terjerat tindak pidana akibat menyalahgunakan keuangan desa,” ujarnya.

Jamintel Kejaksaan Cegah Penyelewengan Lewat Program Jaga Desa di Kalteng

Berita Terkait

Berita Rekomendasi