BANGKA BELITUNG, REQnews - Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan kunjungan kerja lapangan ke wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa 30 September 2025.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut bahwa tim meninjau smelter sitaan kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret nama pengusaha tambang Harvey Moeis dan kawan-kawan (dkk) di Provinsi Bangka Belitung (Babel).&nbsp; "Tim PKH melakukan kunjungan ke PT Trinindo Internusa yang merupakan salah satu smelter dari 5 smelter pengolahan pasir timah yang telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung (telah berkekuatan hukum tetap)," kata Anang dalam keterangannya pada Rabu 1 Oktober 2025.&nbsp; Anang menjelaskan bahwa tim tersebut terdiri dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.&nbsp; Kemudian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Taruli H. Tampubolon, dan Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin.&nbsp; Ia mengatakan bahwa nantinya, smelter tersebut akan diserahkan kepada negara dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.&nbsp; Selain itu, dalam kesempatan tersebut tim Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan tambang ilegal yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.&nbsp; Selanjurnya, tim PKH dengan Forkopimda Babel melaksanakan pertemuan di Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyelesaian pesoalan tata kelola tambang yang mengedepankan kepentingan negara&nbsp;dan&nbsp;masyarakat.&nbsp; "Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk oleh penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung, yang melibatkan beberapa kolektor timah ilegal di wilayah Kepulauan Bangka Belitung," kata dia.&nbsp; Secara umum, Anang mengatakan bahwa PT Timah Tbk memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup area darat dan laut di wilayah Bangka, Belitung, Pulau Kundur, Kepulauan Riau, dan sebagian Provinsi Riau dengan total luas wilayah IUP darat sekitar 288.000 hektare.&nbsp; Namun, kata dia, tingkat produksi PT Timah Tbk tidak sebanding dengan produksi smelter swasta yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.&nbsp; "Berdasarkan hasil penyidikan, salah satu penyebab rendahnya produksi PT Timah Tbk adalah banyaknya penambangan ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah," katanya.&nbsp; Dalam perkara ini, ia menyebut bahwa pihak swasta yang digeledah telah melakukan kegiatan pembelian pasir timah dari penambangan ilegal dalam wilayah IUP PT Timah Tbk serta mengoordinir penambang ilegal melalui pihak-pihak terafiliasi, yaitu sub kolektor-kolektor yang tersebar di Kabupaten Bangka Barat, Sungailiat, Bangka Selatan, dan wilayah-wilayah lain.&nbsp; "Pasir timah tersebut selanjutnya dijual ke smelter swasta di wilayah Kepulauan Bangka Belitung," tambahnya.&nbsp; Menurutnya, seluruh keuntungan yang diperoleh secara ilegal tersebut dinikmati oleh pihak swasta seolah-olah dihasilkan dari kegiatan penambangan yang sah.&nbsp; "Padahal faktanya pihak swasta tersebut tidak memiliki wilayah IUP serta tidak memiliki RKAB sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan kegiatan penambangan," ujarnya.

Tim Satgas PKH Cek Smelter Sitaan Kasus Korupsi Timah di Bangka Belitung

Berita Terkait

Berita Rekomendasi