JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/90425/2-warga-ajukan-gugatan-ke-mk-minta-uang-pensiun-anggota-dpr-dihapus">Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</a> menggelar rapat paripurna pada Kamis 2 Oktober 2025. Dalam agendanya, para wakil rakyat mengesahkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang <a href="https://www.reqnews.com/read/news/90279/detikdetik-oknum-tni-ad-mengamuk-letuskan-tembakan-di-kantor-bank-bumn-gowa">Badan Usaha Milik Negara (BUMN) </a>menjadi UU.Salah satu poin yang tertuang dalam RUU adalah perubahan status kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP). Dengan pengesahan RUU itu, Kementerian BUMN resmi berubah nama menjadi BP BUMN.<a href="https://www.reqnews.com/read/news/29061/kembali-terulang-sidang-rapat-paripurna-diwarnai-matikan-microfon-oleh-pimpinan">Sidang paripurna </a>dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan diikuti oleh 426 dari 578 anggota DPR RI dari seluruh fraksi. Sementara permintaan pengesahan RUU BUMN ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini.Dalam kesempatan itu, Anggia melaporkan pokok pikiran hasil revisi UU BUMN yang kini sudah disahkan DPR RI, yakni:(1) Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN (2) Penegasan kepemilikan saham Seri A dwiwarna 1% oleh negara pada BP BUMN (3) Penataan komposisi saham pada perusahaan induk Holding Investasi dan perusahaan induk Holding operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara (4) Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PU-XXIII/2025 (5) Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara (6) Penataan posisi dewan komisaris pada Holding Investasi, Holding Operasional yang diisi oleh kalangan profesional (7) Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh BPK dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN (8) Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN (9) Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN menduduki jabatan direksi komisaris dan jabatan manajerial di BUMN (10) Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah (11) Mengatur pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN (12) Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN"Seluruh detail pengaturan lainnya telah tercantum dalam penambahan serta perubahan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN," kata Anggia dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Oktober 2025.Dalam kesempatan berbeda, Dasco mengungkapkan, RUU BUMN banyak mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; &nbsp;

DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU, BUMN Resmi Kini Jadi Badan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi