JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/read/news/86902/dua-pejabat-komdigi-diberhentikan-usai-jadi-tersangka-korupsi-pdns">Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)</a> melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte Ltd.Pembekuan tersebut dilakukan imbas ketidakpatuhan <a href="http://www.reqnews.com/read/news/90384/tiktok-didenda-rp15-miliar-oleh-kppu-akibat-telat-lapor-akuisisi-tokopedia">TikTok </a>dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.“Langkah ini merupakan bentuk ketegasan Pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25-30 Agustus 2025,” ucap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar di kantor Komdigi, Jakarta, dikutip, Sabtu 4 Oktober 2025.Alexander mengungkapkan ada dugaan monetisasi aktivitas live dari akun yang terindikasi aktivitas<a href="https://www.reqnews.com/read/news/54711/kepolisian-kamboja-tangkap-puluhan-wn-indonesia-pekerja-perjudian-online"> perjudian online</a>. Karena itu, Komdigi telah mengajukan permintaan data.“Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap,” tuturnya.Melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa TikTok memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data, sehingga TikTok menyatakan tidak dapat memberikan data yang diminta.Alexander menyebut, permintaan data merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang menyatakan kewajiban PSE Lingkup Privat untuk memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.“Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan,” kata Alexander.Dia menyatakan, langkah tegas ini bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.

Tak Patuh, Komdigi Bekukan Sementara Izin TikTok

Berita Terkait

Berita Rekomendasi