Warganet Soroti Soal Kantor Purbaya yang Digeruduk 18 Gubernur Tolak Dana Daerah Dipotong

JAKARTA, REQnews - Warganet di media sosial salah satunya Instagram @fakta.indo pada Rabu 8 Oktober 2025 menyoroti kantor Menkeu Purbaya digeruduk gubernur dari 18 provinsi yang menolak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) 20–30 persen karena dinilai menghambat pembangunan, dan mengganggu pembayaran gaji ASN. Provinsi yang hadir antara lain Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, dan Riau, sementara 15 provinsi lain diwakilkan dan 5 provinsi tidak hadir.

“Siapa aja nih gubernur.nya? Tanya dengan nada pak pres,” kata warganet.

“Eaaa panik wak ga bisa pergi dugem,” kata warganet. 

“Siapakah nama 18 gubernur tersebut..kami juga mau silaturahmi.....,” kata warganet.

Purbaya pun mengemukakan terkait tata kelola anggaran di sejumlah daerah. 

“Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya nggak ada keberatan. Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya,” kata Purbaya, Selasa 7 Oktober 2025.

Purbaya pun menambah alokasi TKD 2026 sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun. Meski demikian angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp919 triliun. 

Maka, ia mengungkapkan adanya kemungkinan penambahan dana tetap terbuka apabila ekonomi dan penerimaan negara membaik pada pertengahan 2026.