JAKARTA, REQNews - Menteri Keuangan (Menkeu) <a href="https://www.reqnews.com/read/profil/89821/profil-mentereng-purbaya-yudhi-sadewa-menteri-keuangan-ri-pengganti-sri-mulyani">Purbaya Yudhi Sadewa </a>menilai kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) belum menunjukkan hasil signifikan. Ia memandang, satgas tersebut lebih baik dibubarkan.Menurutnya, <a href="https://www.reqnews.com/read/news/77894/yang-punya-utang-siapsiap-menko-polhukam-pastikan-kerja-satgas-blbi-akan-diperpanjang">Satgas BLBI</a> lebih banyak menimbulkan kegaduhan dibanding memberikan dampak nyata bagi negara. Padahal, satuan tugas yang dibentuk untuk mengejar penunggak utang BLBI senilai Rp 110,45 triliun itu sudah berjalan selama empat tahun.“Nanti saya lihat seperti apa ini (Satgas BLBI), tetapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, cuma bikin ribut saja,” ujar Purbaya dalam media gathering Kemenkeu secara daring, dikutip Minggu 12 Oktober 2025.Meski begitu, Purbaya menyebut pihaknya akan melakukan asesmen lebih lanjut sebelum mengambil langkah terkait keberlanjutan Satgas BLBI. Ia menegaskan, keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara matang.Purbaya memang tidak memiliki kewenangan langsung untuk membubarkan Satgas BLBI, karena satuan tugas itu dibentuk melalui Keputusan Presiden (<a href="https://www.reqnews.com/read/news/88809/kpk-sudah-terima-keppres-amnesti-hasto-kristiyanto">Keppres</a>) Nomor 6 Tahun 2021, yang kemudian diperpanjang dengan Keppres Nomor 14 Tahun 2023.Kendati demikian, ia memiliki posisi strategis dalam Satgas BLBI karena Kementerian Keuangan merupakan salah satu anggota utamanya. Selain itu, sebagian besar aset dan piutang yang ditangani satgas berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

Purbaya Akan Bubarkan Satgas BLBI karena Hasil Minim dan Bikin Ribut

Berita Terkait

Berita Rekomendasi