Kejagung Siap Dukung 'Bersih-bersih' di Kementerian Haji dan Umrah

JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi dari Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 14 Oktober 2025. 

Burhanuddin mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kejaksaan siap memberikan dukungan untuk melaksanakan 'bersih-bersih' di Kementerian Haji dan Umrah. 

"Jadi intinya temen-temen, bahwa Kejaksaan akan mensupport penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementrian Haji," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan. 

"Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran, Tapi hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup di situ," tambahnya. 

Ia mengatakan bahwa ketika pengelolaan haji dan umrah ditangani oleh Kementerian Agama, terdapat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kuota haji. 

"Untuk itu kita mau pindah, saya mengharapkan pindah ini bukan pindah kementeriannya, jangan sampai nanti kepindah juga penyakitnya," kata dia. 

Burhanuddin berharap dengan adanya kementerian yang baru serta pola kerja baru, orang-orangnya pun harus betul-betul kredibel dan pas di posisinya. 

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan bahwa kedatangannya ke Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi terkait dengan amanah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pelaksanaan haji dan umrah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

"Terkait dengan amanah dari presiden bahwa beliau berharap pelaksanaan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah ini harus bersih dan transparan," kata Gus Irfan. 

Sehingga menurutnya, sejak awal pihaknya mulai meminta pendampingan Kejaksaan Agung hingga KPK untuk mewujudkan amanah presiden. 

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pendampingan terkait dengan proses peralihan aset-aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, termasuk proses Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). 

"Kita juga minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti benar-benar aset-aset yang bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari," kata dia. 

Termasuk, kata dia, kami meminta masukan terkait beberapa nama sekitar 300-400 orang yang akan masuk ke Kementrian Haji untuk ditracking, ditracing oleh Kejaksaan Agung. 

"Untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di Kementerian Haji," ujarnya.