JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) atas nama tiga korporasi kepada negara pada Senin 20 Oktober 2025.&nbsp; Uang tersebut diserahkan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Penyerahan uang hasil sitaan tersebut dilaksanakan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Selasa 20 Oktober 2025.&nbsp; "Ini jumlahnya ini Rp13,2 triliun, tapi tidak mungkin kami hadirkan semua. Kalau Rp13 triliun kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan, jadi ini sekitar Rp 2,4 triliun," kata Burhanuddin.&nbsp; Uang senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Rp13,2 triliun) itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.&nbsp; Burhanuddin menjelaskan bahwa total kerugian perekonomian negara dalam kasus tersebut yaitu Rp17 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp4,4 triliun yang belum dibayarkan oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.&nbsp;Burhanuddin menyebut bahwa kedua korporasi meminta penundaan pembayaran uang pengganti. Kejagung pun memberikan keringanan agar bisa dicicil, namun dengan jaminan kebun sawit. "Mereka meminta penundaan, dan kami, karena situasinya mungkin perekonomian, kami bisa menunda, tetapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan kepada kami kelapa sawit, jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang Rp4,4 triliun-nya," kata dia.&nbsp; Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya telah melakukan penyitaan sebanyak dua kali dengan total Rp13,2 triliun.&nbsp; Pertama, penyitaan uang senilai Rp11.880.351.802.619 (Rp11,8 triliun) dari hasil penyerahan lima terdakwa korporasi Wilmar Group pada Selasa 17 Juni 2025.&nbsp; Dengan rincian yaitu PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp3.997.042.917.832.42, PT Multinabati Sulawesi sebesar Rp39.756.429.964.94, PT Sinar Alam Permai sebesar Rp483.961.045.417.33, PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp57.303.038.077.64, dan PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp7.302.288.371.326.78.&nbsp; Kemudian, dari Musim Mas Group ada pengembalian uang senilai Rp1,8 triliun dan Permata Hijau Group Rp186 miliar pada Rabu 2 Juli 2025.&nbsp; "Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang Rp4,4 triliun akan dilakukan pembayaran dengan penundaan, dan mungkin cicilan," kata dia.&nbsp; Namun, Burhanuddin meminta agar para korporasi bisa mengembalikan tepat waktu. Karena, pihaknya tak ingin sisa pengembalian dilakukan berkepanjangan, sehingga kerugian segera bisa dikembalikan ke negara. "Bahwa keberhasilan kejaksaan dalam mengungkap pemulihan kerugian negara merupakan suatu wujud upaya kejaksaan dalam menegakkan keadilan ekonomi, yang semuanya ditujukan hanya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.&nbsp; Diketahui, sebelumnya terdapat tiga korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) priode Januari 2021-Maret 2022, dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).&nbsp;&nbsp; Ketiga korporasi tersebut yaitu ada PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.&nbsp;Hakim dalam putusannya menyebut bahwa para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU.&nbsp;&nbsp; Namun, perbuatan para terdakwa dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau ontslag. Selanjutnya, para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU, baik dakwaan primair maupun sekunder.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, JPU menuntut Terdakwa PT Wilmar Group untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.&nbsp;&nbsp; Jika uang ini tidak dibayarkan, harta Direktur PT Wilmar Group Tenang Parulian dapat disita dan dilelang. Namun, jika tidak mencukupi, maka terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana penjara 19 tahun.&nbsp;&nbsp; Kemudian, terdakwa PT Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.&nbsp;&nbsp; Jika uang tersebut tidak dibayarkan, harta milik pengendali lima korporasi di dalam Permata Hijau Group, David Virgo dapat disita untuk dilelang. Tetapi jika tidak mencukupi, maka terhadap David Virgo dikenakan subsidiair penjara selama 12 bulan.&nbsp;&nbsp; Lalu, Terdakwa PT Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.&nbsp;&nbsp; Jika uang tersebut tidak dibayarkan, harta milik para pengendali Musim Mas Group, yaitu Direktur Utama, Gunawan Siregar dan sejumlah pihak lainnya akan disita untuk dilelang.&nbsp;&nbsp; Namun, apabila tidak mencukupi maka terhadap pengendali dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.&nbsp;&nbsp; Atas perbuatan itu, para terdakwa diyakini melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung Serahkan Uang Pengganti Rp13,2 Triliun dari Korporasi Kasus CPO ke Negara

Berita Terkait

Berita Rekomendasi