JAKARTA, REQnews — Penegakan hukum di Indonesia kembali mencatat capaian penting. Penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,2 triliun lebih dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada Kementerian Keuangan pada Senin, 20 Oktober 2025, menjadi sorotan publik dan mendapat apresiasi luas.&nbsp; Langkah ini dinilai sebagai tonggak penting dalam memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya.&nbsp; Penyerahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan juga memastikan pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset yang efektif. “Seperti inilah seharusnya semua penanganan perkara pidana yang terkait dengan aset atau harta benda dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan,” ujar praktisi pemulihan aset Chuck Suryosumpeno dalam keterangannya di Jakarta, 21 Oktober 2025.&nbsp; Menurut Chuck, langkah Kejaksaan RI ini dinilai sejalan dengan esensi utama pemulihan aset kejahatan yang kini telah menjadi tugas dan fungsi pokok (tupoksi) lembaga tersebut. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku kejahatan ekonomi dan korupsi, sekaligus mempercepat pengembalian dana negara atau publik yang telah dirugikan.&nbsp; Praktisi pemulihan aset yang juga dikenal sebagai perintis konsep Asset Recovery di Indonesia ini juga memberikan pandangan mendalam terhadap capaian ini. Ia menilai keberhasilan Kejaksaan RI dalam mengeksekusi uang pengganti sebesar Rp 13,2 triliun sebagai contoh konkret penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konteks ekonomi negara.&nbsp; “Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal paradigma baru dalam penegakan hukum. Pemulihan aset adalah wujud nyata dari keadilan yang tidak berhenti di ruang sidang. Negara sebagai korban kejahatan harus memperoleh kembali haknya secara penuh,” ujar Chuck.&nbsp; Menurutnya, keberhasilan tersebut harus dijadikan momentum nasional untuk membangun sistem pemulihan aset yang lebih terintegrasi antar lembaga. Chuck menekankan perlunya sinkronisasi antara Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta lembaga keuangan internasional dalam pelacakan, pembekuan, dan pengembalian aset lintas yurisdiksi.&nbsp; “Banyak aset kejahatan yang masih tersimpan di luar negeri, tersembunyi di balik entitas perusahaan dan rekening perantara. Tanpa kerja sama lintas batas yang kuat, potensi pemulihannya akan terhambat,” tambahnya. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelaksanaan asset tracing dan asset repatriation (pengembalian aset dari luar negeri).&nbsp; “Saya berharap Presiden Prabowo Subianto memberi dukungan penuh terhadap lembaga ini, karena nilai aset yang bisa dipulihkan negara mencapai ratusan triliun rupiah. Jika digarap serius, pemulihan aset bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban utang,” tegas Chuck.&nbsp; Capaian ini sebagai awal kebangkitan kesadaran baru dalam sistem hukum nasional, di mana penegakan hukum dan pemulihan aset berjalan beriringan. Upaya tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal negara, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tuntas.&nbsp; “Mungkin ini baru permulaan, karena masih banyak pemulihan aset hasil kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang belum terselesaikan. Langkah ini patut diapresiasi, namun yang lebih penting adalah keberlanjutannya.”&nbsp; Capaian Kejaksaan RI diharapkan menjadi inspirasi bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk menjadikan pemulihan aset sebagai indikator utama keberhasilan penanganan perkara, bukan sekadar jumlah tersangka atau lama hukuman yang dijatuhkan.&nbsp; “Dengan dukungan politik dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, serta kerja kolaboratif lintas lembaga, Indonesia berpeluang menjadi negara dengan sistem pemulihan aset yang kuat dan berkeadilan, di mana hasil kejahatan tidak lagi dapat dinikmati oleh pelakunya, dan setiap rupiah yang hilang dapat kembali kepada rakyat”, ujar Chuck mengakhiri wawancara.

Apresiasi atas Penyerahan Uang Pengganti Rp 13,2 Triliun, Praktisi: Momentum Penguatan Pemulihan Aset Nasional

Berita Terkait

Berita Rekomendasi