JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa tidak lagi memerlukan izin dari Jaksa Agung.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut bahwa tak ada masalah dengan putusan tersebut. Menurutnya, putusan itu menjadi pengingat bagi seluruh jaksa agar bekerja secara profesional dan berintegritas.&nbsp; “Kegiatan OTT ya. Kita sih memang mendorong jaksa untuk makin bekerja profesional, berintegritas, enggak ada masalah,” kata Anang pada Selasa 21 Oktober 2025.&nbsp; Anang menjelaskan bahwa putusan MK tersebut hanya berlaku untuk perkara tertentu dengan kriteria khusus, seperti terancam hukuman pidana mati hingga terkena OTT.&nbsp; “Kan juga itu hanya berlaku untuk kasus yang menyangkut tindak pidana khusus, terus ancaman hukumannya mati, terus salah satu lagi kalau tidak salah menyangkut keamanan negara,” kata Anang.&nbsp; Ia pun menegaskan bahwa jaksa memang tak kebal hukum, sehingga jika terbukti melakukan pelanggaran pidana tetap dapat diproses.&nbsp; "Jaksa enggak kebal hukum juga kok. Malah ini bagus lah buat kita semua untuk semakin waspada dan berintegritas, bekerja profesional,” ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh aktivis Agus Setiawan dan advokat Sulaiman.&nbsp;&nbsp; Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa penangkapan jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya harus atas izin Jaksa Agung, kecuali operasi tangkap tangan (OTT) atau disangka melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati.&nbsp;&nbsp; “Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis 16 Oktober 2025.&nbsp;&nbsp; Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan bahwa hal itu dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum yang seharusnya diperlakukan sama di antara aparat penegak hukum.&nbsp;&nbsp; "Guna menciptakan prinsip persamaan di hadapan hukum, termasuk dalam hal ini aparat penegak hukum jaksa," kata Arsul Sani di ruang sidang pleno MK.&nbsp;&nbsp; Menurutnya, dalam perspektif equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, tidak ada perbedaan antara warga negara yang menjadi subyek hukum dengan aparat penegak hukum.&nbsp;&nbsp; Sehingga MK menilai bahwa warga negara dan aparat yang menjalankan tugas berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus diperlakukan sama jika diduga melakukan tindak pidana.&nbsp;&nbsp; "Oleh karena itu, terhadap penegak hukum atau penyelenggara negara yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman harus tetap dapat dilakukan penindakan tanpa dibeda-bedakan dengan warga negara yang menjadi subyek hukum dari penegakan hukum itu sendiri," ujarnya.&nbsp;&nbsp; MK menyatakan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian tertentu.&nbsp;&nbsp; Sehingga, MK kemudian mengubah Pasal 8 ayat 5 UU Kejaksaan dan menyatakan jaksa bisa ditangkap dalam operasi tangkap tangan suatu tindak pidana, atau ditangkap dengan alat bukti yang cukup untuk sangkaan tindak pidana.&nbsp;&nbsp; Pengecualian yang dimaksud yaitu jika jaksa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.&nbsp;&nbsp; "Sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi: dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus," kata Ketua MK Suhartoyo.&nbsp;&nbsp; Selain itu, MK juga mengabulkan dalil pemohon terkait Pasal 35 ayat (1) huruf e. Pasal itu pada pokoknya menyatakan Jaksa Agung dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung (MA) dalam pemeriksaan kasasi.&nbsp;&nbsp; Sehingga, Mahkamah menyatakan Pasal 35 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan beserta penjelasannya bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tak Masalah dengan Putusan MK, Kejagung: Jaksa Juga Tak Kebal Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi