JAKARTA, REQnews - Korps Tipikor Polri mengungkap kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau yang berasal dari operasionalisasi Blok Migas Langgak periode 2010-2015.&nbsp; Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri, Kombes Bhakti Eri Nurmansyah mengatakan bahwa kerugian negara senilai lebih dari Rp33 miliar itu, berdasarkan penghitungan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).&nbsp; "Hasil perhitungan kerugian keuangan negara bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp33.296.257.959 dan 3.000 USD," kata Bhakti dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025.&nbsp; Diketahui dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT SPR tahun 2010-2015 sekaligus pemegang otorisasi keuangan pada PT SPR periode 2010-2015, Rahman Akil dan Direktur Keuangan PT SPR tahun 2010-2015 sekaligus selaku pemegang otorisasi keuangan, Debby Riauma Sary.&nbsp; Kasubdit I Direktorat Penindakan Kortas Tipikor Polri Kombes Eko Wahyuniawan mengatakan kedua tersangka melakukan perbuatan melawan hukum dengan memerintahkan atau menginstruksikan bagian keuangan untuk melakukan tindakan pengeluaran uang bukan untuk kepentingan perusahaan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.&nbsp; "Kemudian, yang kedua melakukan pengadaan yaitu dengan mekanisme penunjukkan kepada konsultan hukum dan keuangan tidak berdasarkan pada kebutuhan, di mana tidak ada dokumen kontrak dan tidak ada output hasil kegiatan," kata Eko.&nbsp; Selain itu, ia mengatakan bahwa keduanya juga melakukan rekayasa pencatatan, sehingga terjadi kerugian negara yang dilakukan secara bersama-sama dengan direktur keuangan.&nbsp; Eko mengatakan bahwa pihaknya dalam kasus tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi hingga empat orang ahli, yaitu ahli kerugian negara, good and clean government (GCG), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan auditor BPKP.&nbsp; Persangkaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Morupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Morupsi junto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). &nbsp;

Polri Sebut Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi PT SPR Lebih dari Rp33 Miliar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi