JAKARTA, REQnews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan 4 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).Sanksi ini diberikan terkait penggunaan anggaran negara senilai Rp 90 miliar untuk penyewaan jet pribadi."Terungkap fakta bahwa pagu anggaran pengadaan sewa kendaraan distribusi logistik Pemilu 2024 bersumber dari APBN dengan nilai Rp90 miliar," ungkap anggota majelis DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sidang pemeriksaan etik yang digelar Rabu, 22 Oktober 2025.Dijelaskan DKPP, pengadaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama senilai Rp65,49 miliar dan tahap kedua Rp46,19 miliar. Namun, hasil audit internal menemukan adanya selisih sekitar Rp19,29 miliar dari total alokasi.Para komisioner KPU berdalih sewa jet pribadi itu sesuai aturan dan telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, majelis etik menilai penggunaan pesawat tersebut tidak sesuai dengan tujuan awalnya.“Berdasarkan bukti rute penerbangan dan daftar penumpang, sebanyak 59 kali perjalanan tak satupun menuju daerah tujuan distribusi logistik,” kata Raka Sandi.Ia membeberkan, jet pribadi itu justru digunakan untuk kegiatan lain, seperti menghadiri bimbingan teknis, memantau gudang logistik, memberikan santunan kepada petugas ad hoc, serta meninjau pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur.Menurut DKPP, tindakan para komisioner KPU tersebut telah melanggar prinsip efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Habiskan Rp 90 Miliar dari APBN untuk Sewa Jet Pribadi, Ketua dan 4 Anggota KPU Disanksi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi