JAKARTA, REQNews - Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan <a href="http://www.reqnews.com/read/news/81780/raja-salman-undang-1000-pejabat-dan-tokoh-muslim-dari-66-negara-untuk-ibadah-umrah">Ibadah Haji dan Umrah</a>, sebagai pembaruan dari regulasi sebelumnya (UU No. 8 Tahun 2019). Salah satu poin menarik adalah pengakuan resmi terhadap umrah mandiri, yakni memungkinkan masyarakat melaksanakan ibadah umrah secara mandiri.Perjalanan ibadah umrah bisa dilakukan mandiri tercantum dalam Pasal 86 Ayat 1 huruf b UU Nomor 14 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahKemudian, dalam Pasal 87A dijelaskan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi masyarakat yang ingin melaksanakan umrah mandiri. Berikut syaratnya:- Beragama Islam; - Memiliki <a href="http://www.reqnews.com/read/news/90606/kejagung-cabut-paspor-riza-chalid-dan-jurist-tan-ini-alasannya">paspor </a>yang masih berlaku paling singkat 6 bulan dari tanggal pemberangkatan; - Memiliki tiket pesawat tujuan<a href="http://www.reqnews.com/read/news/90616/pecinta-timnas-catat-jadwal-indonesia-vs-arab-saudi-ini-jadwal-dan-lokasi-tayangnya"> Arab Saudi </a>yang sudah jelas tanggal keberangkatan dan kepulangannya; - Memiliki surat keterangan sehat dari dokter; dan - Memiliki visa serta tanda bukti pembelian paket layanan dari penyedia layanan melalui Sistem Informasi Kementerian."Perjalanan Ibadah Umrah dilakukan a. melalui PPIU; b. secara mandiri; atau c. melalui Menteri," begitu bunyi Pasal 86 ayat (1) UU 14 Tahun 2025 tentang PIHU.Ketentuan ini, mengubah aturan di dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, yang menyatakan ibadah umrah hanya dapat dilakukan lewat PPIU alias biro perjalanan umrah dan pemerintah.

Umrah Mandiri Resmi Legal, Begini Syaratnya

Berita Terkait

Berita Rekomendasi