JAKARTA, REQnews - Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Pramono Anung menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan proses penyelidikan kasus lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.&nbsp; Sehingga menurutnya, lahan RS Sumber Waras tak lagi bermasalah secara hukum dan rencana pembangunan rumah sakit di atas lahan seluas 3,6 hektare tersebut berlanjut.&nbsp; "Status penyelidikannya sudah dihentikan tahun 2023 oleh KPK," kata Pramono saat meninjau langsung lokasi lahan di samping RS Sumber Waras pada Senin 27 Oktober 2025.&nbsp; "Dulu sempat ada temuan NJOP terlalu tinggi dengan selisih Rp 191 miliar, tapi sekarang nilai tanahnya sudah naik jadi Rp 1,4 triliun. Jadi sudah tidak mungkin dibatalkan," lanjutnya.&nbsp; Pramono menjelaskan bahwa terkait dengan lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait lahan tersebut, empat di antaranya telah diselesaikan. Termasuk mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).&nbsp; Menurut Pramono, pihaknya telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat, DPR hingga Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proses pembangunan.&nbsp; Ia mengatakan jika rumah sakit yang akan dibangun berstatus rumah sakit tipe A, harapannya bisa menjadi pusat layanan spesialis jantung, kanker, dan stroke.&nbsp; "Kami sudah mendapatkan green light dari BPK, KPK, dan juga dukungan pemerintah pusat, termasuk Presiden dan pimpinan DPR. Karena itu, sekarang kami bisa mulai menyiapkan studi kelayakan dan Amdal," ujarnya. &nbsp;

Kasus Dihentikan KPK, Pramono Pastikan Lahan RS Sumber Waras Tak Bermasalah Hukum

Berita Terkait

Berita Rekomendasi