JAKARTA, REQnews - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menegaskan bahwa Soeharto tak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Alasannya, pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Indonesia itu bertentangan dengan hukum dan mengkhianati Reformasi 1998.&nbsp; "Jika nantinya Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, hal itu merupakan tindakan melawan hukum, terutama UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan," kata Hendardi dalam keterangannya pada Senin 27 Oktober 2025.&nbsp; Ia mengatakan bahwa setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden, sebulan sebelum pelantikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).&nbsp; Pasal 4 TAP MPR 11/1998 tersebut berbunyi "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia".&nbsp; Sehingga menurutnya, sejak awal pencabutan ini merupakan langkah yang salah karena mengabaikan fakta historis bahwa 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto penuh dengan pelanggaran HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.&nbsp; "Fakta itulah yang mendorong gerakan Reformasi 1998. Maka, upaya elite politik dan penyelenggara negara untuk sebelumnya mencabut Pasal dalam TAP MPR Nomor XI/1998 yang menyebut Soeharto dan kini mengajukan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional nyata-nyata mengalami amnesia politik dan sejarah serta mengkhianati amanat reformasi," katanya.&nbsp; Hendardi menjelaskan bahwa menurut UU a quo, untuk mendapatkan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, seseorang harus memenuhi beberapa syarat.&nbsp; Pasal 24 UU dimaksud mengatur syarat umum sebagai berikut: 1) WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI; 2) memiliki integritas moral dan keteladanan; 3) berjasa terhadap bangsa dan negara; 4) berkelakuan baik; 5) setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan 6) tidak pernah dipidana, minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.&nbsp; Mengacu pada undang-undang tersebut, kata dia, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia mengatakan bahwa dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pernah terjadi pada masa pemerintahannya yang otoriter dan militeristik tidak dapat disangkal, meskipun juga tidak pernah diuji melalui proses peradilan.&nbsp; Namun dalam hal tindak pidana korupsi, Hendardi menilai bahwa Soeharto bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi.&nbsp; Mahkamah Agung melalui Putusan No. 140 PK/Pdt/2005 telah menyatakan bahwa Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wajib membayar uang sebesar US $ 315.002.183 dan Rp 139.438.536.678,56 kepada Pemerintah RI, atau sekitar Rp 4,4 triliun dengan kurs saat itu.&nbsp; Soeharto didakwa karena mengeluarkan sejumlah peraturan dan keputusan Presiden yang menguntungkan setidaknya tujuh yayasan yang dipimpin Soeharto dan kemudian dialirkan ke 13 perusahaan afiliasi keluarga serta kroni Cendana.&nbsp; "Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah tindakan yang salah dan melawan hukum negara," katanya.&nbsp; Jika hal itu tetap dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara, Hendardi mengatakan bahwa tidak salah anggapan bahwa Presiden Prabowo menerapkan absolutisme kekuasaan.&nbsp; "Yang dapat disederhanakan dalam ungkapan 'Negara adalah aku' atau L'État, c'est moi seperti ungkapan Raja Louis XIV," ujarnya.

Sebut Soeharto Tak Layak dapat Gelar Pahlawan Nasional, SETARA: Khianati Reformasi 98!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi