JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menunggu salinan putusan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.&nbsp; Diketahui, Harvey Moeis sebelumnya tetap harus menjalani hukuman 20 tahun penjara usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh suami aktris Sandra Dewi itu dalam kasus tersebut.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan meskipun belum dieksekusi, namun Harvey saat ini masih dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan).&nbsp; "Kan kita nunggu salinan resminya secara lengkap. Toh juga dia masih ditahan kan nggak ada masalah. Eksekusi kan hanya administrasi. Posisi yang bersangkutan kan juga tetap ditahan," kata Anang di Kejagung, Jakarta Selatan pada Selasa 28 Oktober 2025.&nbsp; Untuk itu, Anang mengatakan bahwa setelah mendapat salinan putusan, jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera melakukan eksekusi terhadap Harvey.&nbsp; "Yang jelas sih sudah inkrah, memang secara kita lengkap. Itu eksekutornya akan segera dilaksanakan oleh Jakarta Selatan, Kejari Jakarta Selatan, coba nanti konfirmasi," katanya.&nbsp; Namun, ia tak menjelaskan lebih jauh apakah pihaknya telah menerima salinan putusan atau belum. Yang jelas, Anang menegaskan bahwa jaksa eksekutor segera melakukan eksekusi.&nbsp; "Saya tidak tahu pasti (apakah sudah dapat salinan putusan), yang jelas sih sudah inkrah dan tinggal laksanakan, itu administrasi aja," kata dia.&nbsp; "Segera, sesegera secepatnya (eksekusi). Ini kan sudah clear kan sudah," ujarnya.&nbsp; Dalam kasus tersebut, Harvey Moeis sebelum dijatuhi hukuman 20 tahun sempat mendapat vonis lebih ringan yaitu 6,5 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama, yakni Penngadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 23 Desember 2024.&nbsp; Selain hukuman penjara, Harvey juga dikenakan denda Rp 1 miliar dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar. Vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Harvey divonis 12 tahun penjara.&nbsp; Namun, putusan 6,5 tahun penjara itu dinilai publik terlalu ringan untuk kasus korupsi yang merugikan negara mencapai Rp 300 triliun.&nbsp; Vonis itu pun turut mendapat atensi dari Presiden Prabowo. Ia meminta agar Jaksa Agung memastikan adanya banding dalam kasus tersebut. Bahkan, Prabowo menyarankan agar Harvey Moeis dijatuhi hukuman penjara hingga 50 tahun.&nbsp; Hingga akhirnya, Kejagung menyatakan banding atas vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis tersebut.&nbsp; Pada tingkat banding, hukuman Harvey diperberat menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, karena dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) secara bersama-sama.&nbsp; Selain pidana badan dan denda, majelis hakim banding juga menambah hukuman pidana pengganti Harvey Moeis dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 miliar.&nbsp; Dengan ketentuan, jika uang tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas untuk negara. Namun, jika Harvey tidak memiliki harta untuk menutup uang pengganti, hukumannya akan ditambah 10 tahun.&nbsp; &nbsp;

Kejagung Tunggu Salinan Putusan Pengadilan untuk Eksekusi Harvey Moeis

Berita Terkait

Berita Rekomendasi