JAKARTA, &nbsp;REQNews - <a href="http://www.reqnews.com/read/news/91021/catat-pemprov-jakarta-tiadakan-car-free-day-pekan-ini">Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta </a>berencana menerapkan sanksi sosial bagi warga yang membakar sampah sembarangan. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Jakarta, <a href="http://www.reqnews.com/read/news/91060/keren-enam-pasar-di-jakarta-bakal-lebih-modern-ini-janji-pramono-anung">Pramono Anung</a>, pada Kamis 30 Oktober 2025.Menurut Pramono, penerapan sanksi sosial harus didukung oleh payung hukum yang kuat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penyalahgunaan di lapangan.Ia menilai langkah ini penting untuk mempertegas komitmen Jakarta dalam menanggulangi polusi udara dan pencemaran <a href="http://www.reqnews.com/read/news/56471/paus-biru-mencerna-10-juta-keping-mikroplastik-setiap-hari">mikroplastik </a>akibat pembakaran sampah.“Jakarta ini kan kota yang harus tertib pada aturan main. Semua hal seperti itu harus ada payung hukumnya,” tegas Pramono Anung.Pramono menjelaskan, pembakaran sampah bukanlah solusi untuk mengurangi volume sampah di ibu kota. Sebaliknya, kegiatan tersebut justru memperburuk kualitas udara Jakarta dan melepaskan partikel mikroplastik berbahaya yang bisa mengancam kesehatan warga.Menurutnya, sanksi sosial membakar sampah dapat menjadi sarana pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif, bukan bentuk hukuman formal. Misalnya, dengan memasang foto pelanggar di lokasi kejadian sebagai bentuk efek jera yang tetap mengedepankan edukasi dan kesadaran publik.Namun, ia menegaskan, semua bentuk sanksi sosial harus memiliki dasar hukum agar penegakannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.&nbsp;

Siap-siap! Pemprov Jakarta Siapkan Sanksi Sosial bagi Warga yang Bakar Sampah

Berita Terkait

Berita Rekomendasi