JAKARTA, REQnews - Kementerian Hukum menegaskan bahwa sekitar 500 orang narapidana di Indonesia menunggu eksekusi <a href="https://www.reqnews.com/read/wawancara/10048/pakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-bukan-solusi">hukuman mati.&nbsp;</a>Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkum Dhahana Putra menegaskan bahwa para napi tersebut masih menunggu eksekusi pidana mati lantaran belum adanya aturan kejelasan waktu pelaksanaan hukuman mati. "Bisa dibayangkan orang terpidana mati yang tidak ada waktu kapan (eksekusinya) ya, ini penantian yang luar biasa dan menjadi suatu masalah besar," ucap Dhahana dalam Webinar Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025.&nbsp;Maka, pemerintah saat ini memproses RUU Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dalam waktu dekat dikemukakan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.&nbsp;Pada RUU tersebut, dikemukakan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak lebih dari 30 hari sejak penetapan pelaksanaan putusan. Sementara eksekusinya akan dilakukan di tempat tertutup dan terbatas, serta diutamakan di daerah tempat terpidana mati menjalani pembinaan.&nbsp;Saat pelaksanaan putusan hukuman mati, pemberitahuan disampaikan kepada terpidana mati dan keluarga, presiden, advokat, Mahkamah Agung, menteri luar negeri, menteri hukum, menteri imigrasi dan pemasyarakatan, kepolisian, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).&nbsp;&nbsp;

Ternyata! Kemenkum Sebut 500 Napi Menunggu Eksekusi Mati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi