JAKARTA, REQnews - Kode rahasia dalam transaksi dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR-PKPP ternyata dimiliki oleh<a href="https://www.reqnews.com/read/profil/62270/istrianaknya-suka-pamer-kemewahan-ini-profil-sekda-riau-sf-hariyanto"> Gubernur Riau</a> Abdul Wahid. Ia menggunakan kode ‘7 batang’ untuk hasil kesepakatan permintaan uang.&nbsp;Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan jika Wahid meminta uang tersebut dengan kode 'jatah preman' kepada Sekretaris Dinas PUPR-PKPP dan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Dinas PUPR-PKPP Riau.Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah merupakan imbal balik lantaran anggaran untuk proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR-PKPP telah dinaikkan hingga 147 persen dari yang semula hanya Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar."Di kalangan Dinas PUPR-PKPP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah 'jatah preman'," katanya.&nbsp;Diketahui bahwa hasil tersebut juga dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau.&nbsp;"Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode '7 batang',"katanya.Tindakan ini bermula pada Mei 2025 saat Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Riau.&nbsp;Pada pertemuan tersebut, Ferry dan para Kepala UPT membahas kesanggupan pemberian fee untuk disetorkan kepada Abdul Wahid."Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP," katanya dalam konferensi pers, Rabu 5 November 2025.Lalu, Sekretaris Dinas bersama seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR-PKPP kembali melakukan pertemuan dan menyepakati besaran fee untuk Gubernur sebesar 5 persen atau Rp7 miliar.&nbsp;&nbsp;

Ngeri! Ini Kode-kode Rahasia Kasus Korupsi Gubernur Riau, Mulai dari 7 Batang hingga Jatah Preman

Berita Terkait

Berita Rekomendasi