JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah aset milik Musim Mas Group dan Permata Hijau Group terkait kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa penyitaan dilakukan untuk jaminan pembayaran uang pengganti yang belum dibayarkan senilai Rp 4,4 triliun.&nbsp; “Aset yang disita berdasarkan hasil appraisal nilainya sudah melebihi dari sisa uang pengganti yang harus dibayarkan,” kata Anang dalam keterangannya pada Kamis 6 November 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa kedua korporasi sebelumnya mengajukan permohonan mencicil pembayaran uang pengganti sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), dengan tenggat waktu pelunasan Maret 2026.&nbsp; Anang mengatakan jika sampai Maret 2026 uang pengganti senilai Rp4,4 triliun berhasil dibayarkan, maka aset yang disita sebagai jaminan tersebut akan dikembalikan.&nbsp; Namun sebaliknya, jika sampai tenggat waktu tersebut kedua korporasi yaitu Musim Mas Group dan Permata Hijau Group tak bisa membayar, maka aset akan disita dan dilelang untuk menutupi besaran uang pengganti.&nbsp; “Setelah lunas, aset-aset yang disita akan dikembalikan. Tapi bila tidak komitmen, aset itu akan kita lelang untuk negara. Jadi bagian uang pengganti sudah aman, karena barang-barang mereka ada di kita,” kata dia.&nbsp; Meski demikian, Anang tak merinci nilai maupun jenis aset apa yang disita. Menurutnya, penyitaan dilakukan sebagai bentuk komitmen kedua korporasi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran uang pengganti.&nbsp; Lebih lanjut, Anang menyebut bahwa dalam waktu dekat Musim Mas Group dan Permata Hijau Group akan menyerahkan cicilan pertama uang pengganti kepada Kejagung.&nbsp; Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pentingnya jaminan pembayaran uang pengganti dari kedua korporasi yang telah meminta penundaan pelunasan.&nbsp; Namun, Kejagung meminta jaminan berupa kebun kelapa sawit dan aset perusahaan dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group sebagai agunan atas kekurangan pembayaran uang pengganti senilai Rp 4,4 triliun.&nbsp; Kejagung sebelumnya telah menerima uang pengganti senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) atas nama tiga korporasi.&nbsp; Uang tersebut juga telah diserahkan kepada negara oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Utama Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin 20 Oktober 2025.&nbsp;&nbsp; Uang senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Rp13,2 triliun) itu merupakan hasil sitaan dari tiga korporasi yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.&nbsp;&nbsp; Burhanuddin menjelaskan bahwa total kerugian perekonomian negara dalam kasus tersebut yaitu Rp17 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp4,4 triliun yang belum dibayarkan oleh Musim Mas Group dan Permata Hijau Group.&nbsp;&nbsp; Kasus tersebut terkait dengan tiga korporasi yaitu ada PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) priode Januari 2021-Maret 2022.&nbsp; Ketiga korporasi tersebut yaitu ada PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.&nbsp;&nbsp; Sebelumnya, JPU menuntut Terdakwa PT Wilmar Group untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619 (Rp11,8 triliun).&nbsp; Jika uang ini tidak dibayarkan, harta Direktur PT Wilmar Group Tenang Parulian dapat disita dan dilelang. Namun, jika tidak mencukupi, maka terhadap Tenang Parulian dikenakan subsidiair pidana penjara 19 tahun.&nbsp; &nbsp; Kemudian, terdakwa PT Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.&nbsp; &nbsp; Jika uang tersebut tidak dibayarkan, harta milik pengendali lima korporasi di dalam Permata Hijau Group, David Virgo dapat disita untuk dilelang. Tetapi jika tidak mencukupi, maka terhadap David Virgo dikenakan subsidiair penjara selama 12 bulan.&nbsp; &nbsp; Lalu, Terdakwa PT Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.&nbsp; &nbsp; Jika uang tersebut tidak dibayarkan, harta milik para pengendali Musim Mas Group, yaitu Direktur Utama, Gunawan Siregar dan sejumlah pihak lainnya akan disita untuk dilelang.&nbsp; &nbsp; Namun, apabila tidak mencukupi maka terhadap pengendali dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.&nbsp; &nbsp; Atas perbuatan itu, para terdakwa diyakini melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Belum Lunasi Uang Pengganti, Kejagung Sita Aset Musim Mas-Permata Hijau Sebagai Jaminan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi