JAKARTA, REQnews - Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri, bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap kasus pelanggaran ekspor komoditas produk turunan minyak kelapa sawit mentah (CPO).&nbsp; Sebanyak 87 kontainer turut disita di TPS Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 6 November 2025.&nbsp; Sigit mengungkapkan, temuan ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait upaya untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian negara.&nbsp; "Sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi kerugian-kerugian negara maka kami, Polri, membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara," kata Sigit di Jakarta Utara.&nbsp; Setelah dibentuknya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, kata Sigit, tim tersebut langsung bersinergisitas dengan lembaga lain dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian negara.&nbsp; Ia mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Dirjen beacukai dan beberapa waktu lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS.&nbsp; "Terkait dengan adanya kelonjakan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Naik hampir 278 persen. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim," katanya.&nbsp; Ia mengatakan setelah dilakukan pendalaman bersama seluruh pihak, dilakukan pemeriksaan di tiga laboratorium yang menyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompemsasi bebas pajak.&nbsp; "Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan bea cukai untuk pendalaman," lanjutnya.&nbsp; "Dan Alhamdulillah dari yang bisa diamankan, ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO," kata Sigit.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa secara aturan, komoditas fatty matter memang tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor. Sehingga menurutnya, celah tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menghindari pajak dan merugikan negara.&nbsp; "Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap beberapa perusahaan yang lain dan nanti apabila memang kita perlukan untuk melakukan proses penegakan hukum dan juga pengembalian kerugian terhadap negara, tentunya ini akan kita lakukan," kata dia.&nbsp; "Sampai saat ini, dari satu komoditas fatty matter&nbsp;saja yang tercatat, nilai transaksinya mencapai Rp2,8 triliun, kalau tidak salah, dan ini akan terus kita kembangkan," ujarnya.&nbsp; Sigit mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan pendalaman terhadap perusahaan-perusahaan lain yang diduga juga menggunakan modus tersebut.

Polri-Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor Produk CPO, 87 Kontainer Disita!

Berita Terkait

Berita Rekomendasi