JAKARTA, REQnews - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI Hendro Dewanto mengungkap bahwa capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI per bulan Oktober 2025 senilai Rp1,2 triliun.&nbsp; Hal itu dikatakan Hendro saat memberikan sambutan dalam kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Penyelenggaraan Pemulihan Aset di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Kamis 6 November 2025.&nbsp; "Berdasarkan data penyelesaian aset yang diperoleh dari aplikasi ARSSYS Kejaksaan yakni senilai Rp1.243.185.911.513 (Rp1,2 triliun)," kata Hendro dikutip pada Sabtu 8 November 2025.&nbsp; "Capaian kinerja yang baik tentunya selaras dengan penyerapan anggaran yang optimal sebagai bentuk transparansi, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan inti dari good governance,” tambahnya.&nbsp; Diketahui, kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai tugas dan fungsi Asisten Pemulihan Aset, tata kelola penyelenggaraan pemulihan aset.&nbsp; Serta, pengetahuan tentang pentingnya aplikasi ARSSYS sebagai penunjang pelaksanaan tugas pemulihan aset secara akuntabel dan profesional, sehingga capaian kinerja satuan kerja bisa optimal.&nbsp; Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh para Asisten Pemulihan Aset dari seluruh Kejaksaan Tinggi di Indonesia dan Perwakilan Operator ARSSYS yang hadir secara tatap muka, serta diikuti melalui daring oleh para Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB) dan Operator ARSSYS di seluruh satuan kerja.&nbsp; Dalam kegiatan tersebut, Hendro pun memberikan arahan strategis kepada para Asisten Pemulihan Aset sebagai ujung tombak pelaksana tugas di daerah, mengenai kebijakan dan tantangan pemulihan aset.&nbsp; Ia pun menekankan mengenai pentingnya penguasaan tugas dan fungsi mereka, mengingat kegiatan pemulihan aset tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan bidang teknis.&nbsp; "Selain itu Asisten Pemulihan Aset juga harus memahami batas kewenangannya agar tidak mengambil peran yang berlebihan sebelum aset dieksekusi secara hukum," kata dia.&nbsp; Para Asisten Pemulihan Aset didorong untuk berkolaborasi dengan Asisten Pidana Umum (Aspidum), Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Asisten Pidana MIliter (AspidmilI), Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) dan Asisten Intelijen (Asintel), serta menghindari ego sektoral karena seluruh bidang termasuk bagian dari organisasi Kejaksaan.&nbsp; Terakhir, Hendro menyampaikan bahwa Asisten Pemulihan Aset adalah pionir yang strategis dan berharap agar seluruh jajaran Badan Pemulihan Aset meningkatkan motivasi agar berguna bagi institusi.

Plt Kepala BPA Sebut Capaian PNBP Kejaksaan per Oktober 2025 Senilai Rp1,2 Triliun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi