JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan legislator dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan <a href="http://www.reqnews.com/read/news/91444/kpk-ungkap-ott-bupati-ponorogo-terkait-mutasi-dan-rotasi-jabatan">Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko (SUG).</a>Diketahui dalam ksus tersebut terbagi dalam beberapa klaster, dalam klaster dugaan suap pengurusan jabatan, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Agus Pramono. Sementara pemberi suapnya adalah Yunus Mahatma.Untuk klaster dugaan suap dalam proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, penerima suap adalah Sugiri Sancoko bersama Yunus Mahatma. Sementara pemberi suapnya adalah Sucipto.Adapun pada klaster dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo, penerima suapnya adalah Sugiri Sancoko. Sementara pemberi suapnya adalah Yunus Mahatma.Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih <a href="http://www.reqnews.com/read/news/91428/kpk-geledah-rumah-dinas-gubernur-riau-abdul-wahid-ini-yang-sita">KPK</a>, Jakarta, Minggu 9 November 2025 menjelaskan pendalaman tersebut diperlukan sebab pelaksanaan sebuah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga membutuhkan persetujuan dari legislatif, bukan eksekutif saja.“Untuk adanya proyek dan lain-lain itu ada persetujuan tidak hanya dari eksekutif, tetapi juga dari legislatif, di penganggaran yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya,” jelas Asep Guntur, Minggu 9 November 2025.Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.Empat orang tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur <a href="http://www.reqnews.com/read/news/86971/ormas-pp-kuasai-lahan-parkir-rsud-setahun-raup-lebih-dari-rp1-miliar">RSUD </a>Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo.&nbsp;

Siap-siap, KPK Dalami Keterlibatan Legislator di Kasus Bupati Ponorogo

Berita Terkait

Berita Rekomendasi