JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES).&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa kasus tersebut kini telah masuk dalam tahap penyidikan.&nbsp; “Sudah naik penyidikan,” kata Anang saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta pada Senin 10 November 2025.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak bulan Oktober 2025 lalu. Meski demikian, belum ada penetapan tersangka.&nbsp; “Belum (ada penetapan tersangka),” katanya.&nbsp; Anang juga belum menjelaskan lebih detail mengenai posisi kasus yang tengah disusu oleh penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung tersebut.&nbsp; Anang menyebut bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga tengah mengusut kasus korupsi minyak mentah.&nbsp; “(Kasus ini) Sedang dikoordinasikan dengan KPK,” ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terkait kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL)/Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) periode tahun 2009-2015.&nbsp;&nbsp; Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa sprindik tersebut diterbitkan pada Oktober 2025 lalu. Ia mengatakan bahwa penyidikan dilakukan setelah pihaknya melakukan pengembangan dan menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara.&nbsp;&nbsp; "Oleh karena itu, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) baru," kata Budi dalam keterangannya dikutip pada Selasa 4 November 2025.&nbsp;&nbsp; Budi mengatakan bahwa penyidikan dilakukan setelah pihaknya melakukan pengembangan kasus korupsi terkait suap dalam pengadaan katalis di PT Pertamina (persero) 2012-2014.&nbsp;&nbsp; KPK dalam kasus ini telah menetapkan seorang tersangka Direktur Pengolahan PT Pertamina Periode 2012-2014 yang juga merangkap sebagai Komisaris PETRAL, Chrisna Damayanto.&nbsp;&nbsp; Sementara dalam pengembangan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang periode 2012-2014, dengan tersangka Bambang Irianto selaku Direktur PETRAL.&nbsp;&nbsp; "Dalam penyidikan dua perkara tersebut, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa kerugian negara yang diakibatkan dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2009-2015," katanya.&nbsp;&nbsp; Ia menjelaskan kerugian negara yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;&nbsp; Menurutnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan analisis beberapa dokumen. Meski demikian, dalam terbitnya sprindik baru ini KPK belum menetapkan tersangka dan masih menghitung total kerugian negara.&nbsp;&nbsp; "Dalam perkara baru ini belum ada penetapan tersangka, sprindik umum," ujarnya. &nbsp;

Kejagung Mulai Usut Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah di Petral

Berita Terkait

Berita Rekomendasi