JAKARTA, REQnews - Presiden Prabowo resmi tetapkan<a href="https://www.reqnews.com/read/memoar/59651/20-januari-1978-kala-soeharto-membungkam-pers-demi-kekuasaan-yang-langgeng"> Soeharto </a>menjadi Pahlawan Nasional pada Senin 10 November 2025 bersama dengan sembilan tokoh lainnya seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Marsinah. Hal ini ternyata menuai reaksi dari berbagai pihak.&nbsp;Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menegaskan lima poin penting untuk menanggapi hal tersebut. Pertama yaitu Hendardi menilai jika seharusnya elite politik tidak memanipulasi sejarah. Ia mengingatkan bahwa Marsinah yang merupakan aktivis saat itu gugur oleh rezim pemerintahan yang saat itu dipimpin Soeharto.&nbsp;“Dengan penetapan pahlawan nasional 2025, nalar publik harus tetap dipelihara. Mana mungkin, Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan. Marsinah adalah aktivis buruh yang dihilangkan nyawanya oleh rezim pemerintahan saat itu yang dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Soeharto.&nbsp; Di sisi lain, kalau Soeharto dan pemerintahannya bersih, baik, dan tidak kejam kepada rakyat, tidak akan ada perlawanan sipil dan tidak mungkin terjadi reformasi politik 1998,” kata Hendardi melalui pesannya, pada Senin 10 November 2025.&nbsp;Kedua, Hendari menekankan bahwa elite politik tidak boleh bertindak melampaui hukum. Apalagi undang-undang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur melalui syarat umum yang ketat termasuk gelar pahlawan.&nbsp;“Soeharto tidak layak dalam konteks itu dan penyelenggara negara tidak boleh melampaui hukum itu. Presiden dapat dilengserkan kalau melanggar undang-undang, melanggar sumpah yang diucapkannya saat pelantikan,” katanya.&nbsp;Ketiga, Hendardi menduga jika ada konflik kepentingan terkait penetapan tersebut. Ia menilai ada pengaruh status Presiden sebagai mantan menantu Soeharto.&nbsp;“Dia memiliki konflik kepentingan yang kuat, sebagai mantan menantu Soeharto serta keluarga besar Cendana dan Orde Baru. Presiden seharusnya tidak mengorbankan kepentingan bersama atas sejarah bangsa ini hanya untuk kepentingan diri atau keluarga besarnya,” katanya.&nbsp;Hendardi juga menegaskan bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tidak boleh menghapus jejak sejarah yang erat dengan Presiden ke-2 tersebut.&nbsp;“Ditetapkannya Soeharto sebagai pahlawan nasional seharusnya tidak menghapus sejarah kejahatan hak asasi manusia pada masa Orde Baru dan tidak akan bisa memanipulasi pengetahuan generasi saat ini mengenai perjalanan sejarah di masa lalu,” katanya.&nbsp;Terakhir yaitu ia menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional membuat beban politik Presiden Prabowo semakin berat.&nbsp;“Kepemimpinannya pada pemerintahan ini akan terus dicatat oleh sejarah sebagai pemerintahan yang mengabaikan HAM, memundurkan demokrasi, dan memanipulasi&nbsp;sejarah,” katanya.&nbsp;

Soeharto Ditetapkan Jadi Pahlawan Nasional, Setara: Beban Politik Prabowo Tambah Berat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi