JAKARTA, REQnews - Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat perdana di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin 10 November 2025.&nbsp; Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie dan diikuti oleh seluruh anggota.&nbsp; “Jadi 2 jam, tim percepatan reformasi Polri mengadakan rapat perdana, lengkap dihadiri 10 orang, masing-masing sebagaimana sudah diketahui (seluruh anggota lengkap hadir rapat),” kata Jimly, di Mabes Polri.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut pihaknya membahas mengenai cara Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri bekerja selama tiga bulan.&nbsp; Jimly pun berharap selama tiga bulan ke depan, timnya bisa bekerja merumuskan rekomendasi kebijakan untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; “Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa untuk hal-hal quick win itu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi, akan direkomendasikan ke internal Polri.&nbsp; “Nah, selama 3 bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap,” katanya.&nbsp; Ia menyebut bahwa dalam rapat yang akan digelar seminggu sekali itu, akan dimanfaatkan untuk mengadakan public hearing secara tatap muka untuk belanja masalah dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan.&nbsp; “Misalnya, kalangan akademisi di kampus, ataupun BEM mahasiswa, begitu juga ormas-ormas dan jaringan LSM, ya. Ini akan kita dengarkan dan demikian juga ee kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan, yang punya aspirasi untuk disuarakan dalam rangka reformasi Polri,” kata Jimly.&nbsp; Pada Kamis pekan ini, pihaknya berharap sudah mengadakan public hearing perdana dengan mengundang Gerakan Nurani Bangsa serta beberapa tokoh masyarakat lain untuk menyampaikan aspirasi.&nbsp; “Itu nanti kita adakan pertemuan untuk mendengarkan sekali lagi ya, masalah-masalah yang mereka pikirkan, termasuk solusi-solusi yang mungkin mereka mau usulkan,” kata dia.&nbsp; “Tentu itu tidak mengikat, nanti tim akan mengkajinya sehingga selama 2 bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini,” ujarnya.&nbsp; Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 7 November 2025.&nbsp; Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.&nbsp; Komisi ini diisi oleh 10 orang meliputi sebagai Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie, eks Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu tiga mantan Kapolri yaitu ada Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.&nbsp; Lalu ada juga Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tim Percepatan Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana, Bahas Cara Kerja 3 Bulan ke Depan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi