JAKARTA, REQnews - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, Korps Bhayangkara sejak awal selalu terbuka akan kritik dan evaluasi. Hal itu diserap demi melakukan evaluasi agar institusi Polri terus menjadi lebih baik, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat luas.&nbsp; Hal itu dikatakan oleh Sigit usai rapat perdana Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri di Kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 10 November 2025. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah hal progresif dibahas dalam pertemuan tersebut.&nbsp; "Pada prinsipnya, Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri. Sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat," kata Sigit.&nbsp; Sigit menyadari bahwa, Polri merupakan 'anak kandung' dari reformasi. Sebab itu, masyarakat memiliki harapan lebih terhadap Korps Bhayangkara.&nbsp; "Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah hasil buah reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca-reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri," kata dia.&nbsp; Menurutnya, dalam kesempatan rapat perdana ini, jajaran Polri bakal dengan cepat merespons seluruh arahan maupun masukan dari Komisi Percepatan Reformasi.&nbsp; "Kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespons cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan selanjutnya tentu harus kita tindaklanjuti," ujar Sigit.&nbsp; Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 7 November 2025.&nbsp; Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri.&nbsp; Komisi ini diisi oleh 10 orang meliputi sebagai Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie, eks Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu tiga mantan Kapolri yaitu ada Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.&nbsp; Lalu ada juga Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.&nbsp; Dalam rapat perdana tersebut, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pihaknya membahas cara kerja tim selama tiga bulan ke depan. Jimly pun berharap selama tiga bulan ke depan, timnya bisa bekerja merumuskan rekomendasi kebijakan untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; “Harapannya, selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” kata Jimly usai rapat.

Kapolri Tegaskan Polri Selalu Terbuka dengan Kritik dan Evaluasi

Berita Terkait

Berita Rekomendasi