JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) segera melimpahkan berkas perkara mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan kawan-kawan (dkk) ke Pengadilan Tipikor.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa berkas perkara akan dilimpahkan dalam kurun waktu 20 hari ke depan.&nbsp; "Dalam 20 hari ke depan JPU Kejari Jakarta Pusat akan segera melimpahkan keempat berkas perkara dan tersangka ke Pengadilan Tipikor," kata Anang dalam keterangannya pada Selasa 11 November 2025.&nbsp; Diketahui, dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa puluhan saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup.&nbsp; Penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung pun telah melimpahkan berkas perkara dan empat tersangka (Tahap II) ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 10 November 2025 kemarin.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Para tersangka yang berkasnya diserahkan ke JPU yaitu ada Sri Wahyuningsih (SW) selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2020-2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, Mulyatsyah (MUL) selaku Direktur SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lalu, Ibrahim Arief (IA) atau IBAM yang merupakan konsultan mantan Mendikbud Nadiem Makarim periode Maret-September 2020, dan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim (NAM) &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Sementara itu, terhadap tersangka Jurist Tan yang saat itu sebagai staf khusus Nadiem Makarim dilakukan secara terpisah, karena pihaknya masih menunggu penerbitan red notice dari Interpol.&nbsp; &nbsp; Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chromebook OS untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tahun anggaran 2020-2022.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kejagung mengungkap kerugian negara Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbud Ristek periode 2019-2022 mencapai Rp1,98 triliun.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Kerugian keuangan negara yang timbul bersumber dari perhitungan selisih kontrak dengan harga penyedia dengan metode ilegal gain.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Artinya keuntungan penyedia diambil dari selisih mendapatkan harga dari principal yang tidak sah. Item Software (CDM) senilai Rp480 miliar mark-up atau selisih harga kontrak dengan principal laptop diluar CDM senilai Rp1,5 triliun.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Atas perbuatannya itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP.

JPU Segera Limpahkan Berkas Perkara Nadiem dkk ke PN Tipikor

Berita Terkait

Berita Rekomendasi