JAKARTA, REQnews - Penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri batal memeriksa Eks Dirut PLN, Fahmi Mochtar (FM) pada Selasa 11 November 2025.&nbsp; Sebelumnya, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan PLTU 1 Kalimantan Barat (Kalbar).&nbsp; Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto menjelaskan bahwa Fahmi mengajukan surat penundaan pemeriksaan dengan alasan sakit.&nbsp; "Tersangka FM tidak datang dengan mengajukan surat permohonan penundaan dengan alasan sakit pascaoperasi," kata Totok kepada wartawan, Selasa 11 November 2025.&nbsp; Totok menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini hanya dilakukan terhadap tersangka Direktur PT Bakti Reka Nusa berinisial RR.&nbsp; "Yang memenuhi panggilan satu tersangka atas nama RR," ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap empat tersangka dalam aksus tersebut pada pekan ini.&nbsp; Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan bahwa keempat tersangka nantinya akan dilakukan pemeriksa pada dua hari yang berbeda.&nbsp;&nbsp; "Sesuai surat panggilan tersangka, hari Selasa, tanggal 11 November 2025 tersangka FM dan tersangka RR (yang dipanggil)," kata Totok saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat 7 November 2025.&nbsp;&nbsp; Sementara itu, ia mengatakan bahwa terhadap tersangka HK dan tersangka HYL akan diperiksa hari berikutnya yaitu pada Rabu 12 November 2025.&nbsp;&nbsp; Panggilan pemeriksaan tersebut merupakan pertama kalinya setelah keempatnya ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Polri telah menetapkan empat tersangka yakni Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar (FM), Halim Kalla (HK) selaku Presiden Direktur PT BRN yang juga adik dari Jusuf Kalla, RR selaku Dirut PT BRN, dan HYL selaku PT Praba.&nbsp; &nbsp; Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT BRN didelegasikan kepada PT Praba Indopersada. Namun, perpindahan pengerjaan proyek tersebut dinilai bermasalah hingga kini mangkrak.&nbsp; &nbsp; Cahyono menjelaskan bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut juga melibatkan pekerja dari luar negeri yang tidak memiliki izin bekerja di Indonesia.&nbsp;Namun, pekerja China tersebut telah dikembalikan dan dideportasi.&nbsp;&nbsp; Sementara itu, kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari total loss senilai USD 62.410.523,20 dan Rp Rp 323.199.898.518, atau Rp 1,3 triliun.&nbsp; &nbsp; Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Alasan Sakit, Eks Dirut PLN Batal Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi PLTU 1 Kalbar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi