JAKARTA, REQnews - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Pokja yang bertugas membuat kajian cepat dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.&nbsp; Diketahui, sebelumnya MK mengabulkan putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 itu. MK menegaskan bahwa Kapolri tak bisa lagi menunjuk anggota polisi aktif untuk menempati jabatan sipil sebelum anggita tersebut pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.&nbsp; Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan bahwa Kapolri telah mengumpulkan sejumlah pejabat utama (PJU) terkait untuk membahas putusan tersebut. Hal itu dilakukan agar putusan MK tersebut tak menjadi multitafsir.&nbsp; "Arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat tersebut bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapanya ke depannya," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 17 November 2025.&nbsp; Sandi mengatakan bahwa Tim Pokja nantinya akan membuat kajian dengan melakukan kolaborasi, konsultasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Menurutnya, hal itu dilakukan karena menyangkut adanya beberapa hal yang berkaitan dengan kementerian/lembaga lainnya.&nbsp; "Misalnya, sebagai contoh, bahwa duduknya personel Polri yang berada di luar struktur, itu khususnya untuk yang jabatan bintang 2 ke atas atau jabatan pembina tinggi madya dan pratama itu berdasarkan kep presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan Kep. dari kementerian lembaga," katanya.&nbsp; Ia menyebut bahwa koordinasi hingga kolaborasi akan dilakukan dengan Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan hingga Mahkamah Konstitusi (MK).&nbsp; "Maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir ke depan," kata dia.&nbsp; Lebih lanjut, Sandi mengatakan bahwa Tim Pokja tersebut diisi oleh As SDM Irjen Anwar hingga Kadivkum Polri Irjen Agus Nugroho. Tim Pokja tersebut nantinya secara simultan akan berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menentukan hal-hal yang akan dikerjakan oleh kepolisian.&nbsp; "Yang pasti, bahwa kepolisian sangat mengapresiasi dan menghormati putusan dari MK dan akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut sesuai dengan amanat undang-undang," katanya.&nbsp; Nantinya, hasil dari kajian Tim Pokja tersebut salah satunya akan dijadikan acuan mengenai lembaga mana saja dan jabatan apa saja&nbsp; yang bisa ditempati oleh personel kepolisian.&nbsp; "Ya, itu mungkin salah satunya, salah satunya. Hal-hal yang terkait dengan keputusan ini akan dibahas oleh tim pokja dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan kementerian lembaga terkait tadi," ujarnya.

Kapolri Bentuk Pokja untuk Kaji Putusan MK Soal Anggota Aktif Tempati Jabatan Sipil

Berita Terkait

Berita Rekomendasi