JAKARTA, REQnews - Eksepsi<a href="https://www.reqnews.com/read/the-other-side/91337/gugatan-rp-200-miliar-mentan-amran-sulaiman-terhadap-tempo-dinilai-sebagai-bentuk-pembredelan-pers-gaya-baru"> Tempo </a>pada perkara perdata yang diajukan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, terhadap PT Tempo Inti Media Tbk akhirnya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan tersebut ada dalam perkara Nomor 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL dan diputus pada Senin 17 November 2025.&nbsp;Pada amar putusan ini, majelis hakim juga menegaskan jika PN Jaksel tidak berwenang mengadili perkara ini.“Mengadili: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini,” bunyi amar putusan tersebut.&nbsp;Sementara Hakim juga menghukum penggugat yakni Kementerian Pertanian untuk membayar biaya perkara sebesar Rp240 ribu.&nbsp;Adapun diketahui gugatan Amran tersebut menuntut agar Tempo membayar ganti rugi sebesar Rp200 miliar lebih karena dinilai telah merusak citra dan reputasinya serta Kementerian Pertanian terkait berita Tempo dengan judul sampul 'Poles-poles Beras Busuk'.Kuasa hukum Tempo berargumen bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang mengadili perkara ini karena sengketa ini merupakan sengketa pers yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut tim hukum Tempo, Dewan Pers-lah yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.Gugatan Amran dinilai oleh Tempo salah pihak karena berita yang disengketakan dipublikasikan oleh tempo.co yang ada di bawah PT Info Media Digital, bukan PT Tempo Inti Media Tbk. Sementara tim hukum Tempo juga menilai jika Amran sebagai menteri tidak dapat menggugat atas nama pegawai kementerian, Bulog, dan petani Indonesia tanpa dasar hukum eksplisit.Kementan pun sudah memberikan penjelasan tentang alasan Andi Amran Sulaiman menggugat Tempo secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hak jawab yang dikirimkan ke Tirto pada Selasa, 7 Oktober 2025, Kementan membantah Amran hendak membungkam kebebasan pers di Indonesia, namun menjadi fungsi koreksi agar media kembali bekerja secara akurat dan berimbang."Gugatan ini merupakan koreksi dan dorongan agar media menjalankan fungsinya secara profesional, akurat, dan berimbang. Kemerdekaan pers harus dijaga, namun juga harus disertai dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik," dikutip dari hak jawab Kementan.Kementan mengklaim bahwa ada itikad baik dalam gugatannya yang dibuktikan tidak menuntut menyita jaminan aset Tempo. Upaya ini dilakukan supaya aktivitas jurnalistik Tempo tidak terganggu.&nbsp;Lembaga ini menegaskan bahwa pihaknya tidak antikritik dan siap menerima kontrol dari pers dalam setiap kinerjanya. Namun diharapkan bahwa setiap produk pers tersebut dilandaskan dengan profesionalisme dan tanggung jawab.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Perhatian! Eksepsi Tempo tentang Gugatan Mentan Amran Dikabulkan PN Jaksel

Berita Terkait

Berita Rekomendasi