Personel Gabungan Siaga di DPR Saat Massa Protes RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian

JAKARTA, REQNews — Kompleks Parlemen di Senayan, pagi ini, kembali menjadi pusat perhatian. Sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) serta RUU Perkoperasian, Selasa, 18 November 2025.

Polisi bersiap menghadapi gelombang massa. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyebut hampir dua ribu personel gabungan diterjunkan untuk pengamanan. “Kuat pengamanan wilayah di Jakarta Pusat 1.895 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI,” kata Ruslan, Selasa pagi.

Pengamanan tak hanya terpusat di Gedung DPR/MPR RI. Personel disebar hingga kawasan Monas dan Gedung Mahkamah Konstitusi, dua titik yang kerap menjadi kantung massa dalam aksi-aksi besar. Ruslan mengatakan, fokus kepolisian hari ini adalah memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman dan tidak mengganggu aktivitas publik. “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi,” ujarnya.

Polisi menekankan pendekatan humanis. Ruslan memastikan tak satu pun personel yang berjaga membawa senjata api. Selain itu, rekayasa lalu lintas telah disiapkan secara situasional, bergantung kepadatan massa dan dinamika di lapangan.

Aksi hari ini dipicu kabar yang beredar masif semalam, setelah akun Instagram @lbh_jakarta mengunggah poster dengan tajuk: “ALERTA ALERTA! PERINGATAN DARURAT! RUU KUHAP AKAN DISAHKAN BESOK!!!”.

Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Sidang Paripurna DPR pada 18 November 2025 akan mengesahkan RUU KUHAP. LS tersebut memperingatkan bahwa revisi ini berpotensi memberi kewenangan luas dan subjektif kepada aparat penegak hukum: dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, hingga pemblokiran. “Semua bisa digeledah, semua berpotensi diperas, semua bisa direkayasa menjadi tersangka,” tulis mereka.

Hingga pagi ini, iring-iringan massa dari sejumlah kelompok masih diperkirakan berdatangan menuju Senayan. Pemerintah, aparat, dan publik menahan napas menunggu bagaimana tensi protes atas rancangan undang-undang kontroversial itu berkembang sepanjang hari.