JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembayaran&nbsp;pajak&nbsp;yang diduga dilakukan salah satu oknum pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2016-2020.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa modus kasus suap tersebut yaitu dengan memperkecil kewajiban pajak dari perusahaan wajib pajak.&nbsp; "(Modusnya) memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh oknum pegawai pajak," kata Anang dikutip pada Rabu 19 November 2025.&nbsp; Meski demikian, Anang tak menjelaskan lebih jauh mengenai pihak-pihak mana saja atau perusahaan yang menjadi wajib pajak tersebut.&nbsp; Namun, ia menegaskan bahwa dalam kasus ini penyidik menemukan ada suap atau imbalan kepada oknum pegawai pajak untuk mengurangi besaran pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan.&nbsp; "Dia ada kompensasi untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada pemberian itu, suaplah. Memperkecil (pembayaran pajak) dengan tujuan tertentu terus ada pemberian," kata dia.&nbsp; Sementara itu, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung juga telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di sejumlah tempat.&nbsp; "Pokoknya begitu saja dulu. Saksi sudah, sudah ada diperiksa. Sudah ada beberapa orang diperiksa," ujarnya.

Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung: Memperkecil Pembayaran Pajak Perusahaan

Berita Terkait

Berita Rekomendasi