JAKARTA, REQNews - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro melayangkan somasi kepada DPR RI. Tuduhannya jelas, nama lembaga mereka dicatut dalam proses penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) produk legislasi yang sehari sebelumnya telah diketok dalam rapat paripurna, Selasa, 18 November 2025.Pemicunya muncul dari unggahan akun Instagram DPR RI. Dalam ilustrasi rangkuman proses RKUHAP, parlemen mencantumkan daftar pihak yang disebut ikut memberikan masukan, mulai dari perguruan tinggi, organisasi advokat, hingga mahasiswa. Nama BEM Undip tercantum di antara deretan itu.Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq membantah keras. “Secara kelembagaan kami tidak pernah terlibat dalam RDP atau RDPU pembahasan RKUHAP,” ujarnya, Rabu, 19 November 2025. Ia menyebut pencantuman itu tidak hanya terjadi pada satu-dua lembaga, sehingga BEM Undip menilai DPR tengah menambah legitimasi dengan mencatut nama-nama yang sebenarnya tak pernah hadir.“Kami mempertanyakan apakah benar semua elemen masyarakat dilibatkan atau ini hanya kosmetik demi memenuhi meaningful participation,” kata Aufa. Somasi dilayangkan dengan ultimatum, permintaan maaf dalam waktu tiga hari. Jika tak digubris, BEM Undip mengancam membawa perkara ke ranah hukum.Kecurigaan serupa sebelumnya disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Dalam pernyataan pers pada 16 November, mereka menilai rapat panitia kerja RKUHAP menampilkan masukan-masukan organisasi sipil secara tidak akurat. Beberapa pasal yang diklaim sebagai aspirasi koalisi justru berbeda substansi dari rekomendasi resmi yang mereka serahkan melalui berbagai kanal. Koalisi menyebut rapat tersebut sebagai “orkestrasi kebohongan” bukan meaningful participation, melainkan meaningful manipulation.Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah tudingan pencatutan. Dalam konferensi pers jelang paripurna pengesahan, ia mengatakan DPR telah mengundang beragam kelompok masyarakat sipil sejak pertengahan tahun. “Hampir 100 kelompok hadir,” ujarnya. Ia bahkan mengklaim hampir seluruh isi KUHAP versi baru adalah hasil masukan masyarakat sipil. “Seratus persen lah, mungkin 99,9 persen,” katanya.Habib mencontohkan beberapa usulan yang diklaim telah diakomodasi, penghapusan larangan peliputan di pengadilan dari AJI, serta perluasan objek praperadilan dari ICJR, termasuk soal penelantaran laporan dan penangguhan penahanan. Ia juga menyebut masukan dari akademisi Universitas Indonesia tentang larangan penyiksaan dan intimidasi dalam pemeriksaan sebagai bagian dari pasal yang akhirnya diserap.Di luar pernyataan DPR, perdebatan soal siapa sebenarnya yang terlibat dalam pembahasan RKUHAP terus bergulir. BEM Undip menilai polesan transparansi itu tidak sejalan dengan praktiknya. Koalisi masyarakat sipil menyebutnya manipulatif. DPR bersikeras mengatakan prosesnya inklusif.Sementara RUU KUHAP telah resmi menjadi undang-undang, sengkarut legitimasi partisipasi publik justru makin mengemuka, seolah membayangi perjalanan regulasi baru yang mestinya menjadi fondasi keadilan prosedural di Indonesia.

BEM Undip Somasi DPR, Dugaan Pencatutan di Pembahasan RUU KUHAP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi