KPK Telusuri Aliran Dana Proyek Kereta di Medan dan Surabaya

JAKARTA, REQNews - Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri aliran dana dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di dua wilayah: Medan, Sumatera Utara, dan Surabaya, Jawa Timur. Kasus ini merupakan lanjutan dari penyidikan dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menggali informasi mengenai perencanaan paket pekerjaan dan aliran dana proyek. “Penyidik mendalami materi seputar plotting-an paket pekerjaan dan aliran dana pada proyek tersebut,” ujarnya, Rabu, 19 November 2025.

Untuk klaster Medan, penyidik memeriksa tiga saksi: pihak swasta Pebi Kristyawan; Komisaris PT Tri Tirta Permata, Eddy Kurniawan Winarto; serta mantan pegawai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Sumatera Bagian Utara, Uki Apriyani. Pemeriksaan diarahkan pada mekanisme pembagian paket proyek serta potensi arus uang yang mengalir ke pihak tertentu.

Di klaster Surabaya, penyidik memeriksa Manajer Umum Operasi 4 Divisi Infrastruktur PT Wijaya Karya, Aries Sugiarto Rachman. KPK tengah menelusuri dugaan keterlibatan kontraktor dalam proses pengaturan pemenang proyek.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kementerian Perhubungan yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang. Dari operasi itu, KPK menetapkan 10 tersangka yang kemudian langsung ditahan.

Jumlah tersangka terus bertambah seiring perluasan penyidikan. Pada 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan total 17 tersangka, termasuk dua korporasi.

Dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencakup berbagai proyek, antara lain pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso; proyek jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

KPK menduga pengaturan pemenang proyek dilakukan secara sistematis, mulai dari rekayasa administrasi, penentuan syarat tender, hingga penunjukan pemenang pelaksana. Penyidikan diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat luasnya jaringan dan proyek yang diduga terlibat