JAKARTA, REQnews - Usulan pembentukan Kementerian Keamanan untuk menaungi Polri muncul dalam pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri bersama sejumlah tokoh di Gedung STIK-PTIK, Jakarta, Rabu 19 November 2025.&nbsp; Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan tersebut salah satunya dari pengamat politik Faizal Assegaf, berkaca dari TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait dengan urusan anggaran hingga rekrutmen.&nbsp; "Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan," kata Jimly dikutip pada Kamis 20 November 2025.&nbsp; Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai jika penggunaan istilah 'di bawah' kementerian sering menimbulkan salah persepsi, baik di lingkungan TNI maupun Polri.&nbsp; “Ada kata-kata 'di bawah' itu keliru. Itu yang menyesatkan baik di lingkungan TNI maupun Polri salah menggunakan kata 'di bawah'," kata dia.&nbsp; Menurutnya, dalam ketatanegaraan Indonesia, seluruh lembaga negara baik TNI dan Polri secara prinsip berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.&nbsp; "TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Panglima TNI itu adalah langsung di bawah Panglima Tertinggi, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan anggaran, urusan rekrutmen, misalnya," ujarnya.&nbsp; Sementara itu, Faizal Assegaf mengatakan bahwa usulan tersebut dinilai sebagai upaya untuk mencegah adanya intervensi politik.&nbsp; "Ini untuk memutus kepentingan politis penguasa sehingga membuat polisi independen," kata Faizal.&nbsp; Faizal pun menyinggung penanganan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Ia memberikan usulan agar kasus-kasus yang dinilai kontraproduktif, termasuk diselesaikan melalui mediasi bukan jalur hukum.&nbsp; "Kami berharap Tim Reformasi Polri dapat memediasi kasus-kasus hukum yang dianggap kontraproduktif, yang dianggap tidak penting barangkali bisa diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan dialogis," ujarnya.

Komisi Reformasi Dapat Usulan Pembentukan Kementerian Keamanan untuk Menaungi Polri

Berita Terkait

Berita Rekomendasi