JAKARTA, REQnews - Presiden Direktur PT BRN Halim Kalla (HK) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 20 November 2025 hari ini.&nbsp; Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla itu diperiksa sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 1 di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).&nbsp;&nbsp; "HK sudah datang," kata Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri, Brigjen Totok Suharyanto saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis 20 November 2025.&nbsp; Diketahui, ini merupakan pemanggilan kedua yang dilakukan setelah sebelumnya, Halim Kalla mangkir dengan alasan kesehatan pada 12 November 2025.&nbsp; Sebelumnya penyidik juga telah memeriksa dua tersangka lainnya yaitu Direktur Utama (Dirut) PT Praba, HYL pada Selasa 18 November 2025.&nbsp; Kemudian, pada Selasa (11/11) Kortas Tipikor Polri juga telah memanggil dua tersangka lainnya yaitu Direktur PT Bakti Reka Nusa berinisial RR. Sementara Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar (FM) meminta pemeriksaan ditunda dengan alasan sakit.&nbsp; &nbsp; Diketahui, dalam kasus tersebut Polri telah menetapkan empat tersangka yakni Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar (FM), Halim Kalla (HK) selaku Presiden Direktur PT BRN yang juga adik dari Jusuf Kalla, RR selaku Dirut PT BRN, dan HYL selaku PT Praba.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Kakortas Tipikor Polri Irjen Cahyono mengatakan bahwa proyek yang dikerjakan oleh PT BRN didelegasikan kepada PT Praba Indopersada. Namun, perpindahan pengerjaan proyek tersebut dinilai bermasalah hingga kini mangkrak.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Cahyono menjelaskan bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut juga melibatkan pekerja dari luar negeri yang tidak memiliki izin bekerja di Indonesia.&nbsp;Namun, pekerja China tersebut telah dikembalikan dan dideportasi.&nbsp; &nbsp; Sementara itu, kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari total loss senilai USD 62.410.523,20 dan Rp Rp 323.199.898.518, atau Rp 1,3 triliun.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Tersangka Halim Kalla Penuhi Panggilan Penyidik Kortas Tipikor Polri Hari Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi