BPK Sorot Sinyal Merah, Potensi Kerugian Negara Rp69 Triliun di Paruh Awal 2025

JAKARTA, REQNews - Badan Pemeriksa Keuangan mencatat sinyal merah dalam pengelolaan keuangan negara pada paruh pertama 2025. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2025 yang diserahkan Ketua BPK, Isma Yatun, kepada Ketua DPR, Puan Maharani, lembaga auditor negara itu menemukan potensi kerugian hingga Rp69,21 triliun.

Nilai jumbo itu berasal dari dua kelompok temuan. Pertama, pengungkapan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun. Kedua, temuan terkait pemborosan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan penggunaan anggaran yang sebagian besar terjadi di Badan Usaha Milik Negara dan badan lain, mencapai Rp43,35 triliun.

IHPS yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 18 November 2025, merangkum 741 laporan hasil pemeriksaan sepanjang semester I. Mayoritas berupa audit keuangan (701 laporan), disusul pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Selain temuan soal penggunaan anggaran, IHPS juga memotret tingkat kepatuhan kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, penyelesaian ganti kerugian negara, serta penggunaan laporan investigatif dan perhitungan kerugian negara dalam penegakan hukum.

BPK menyebut kontribusinya dalam pemberantasan korupsi masih signifikan. Sepanjang semester pertama, lembaga itu menghitung kerugian negara yang terkait dugaan tindak pidana korupsi mencapai Rp71,57 triliun, serta mengoreksi sejumlah persoalan lintas kementerian dan BUMN. Di antaranya, perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, pengawasan atas sisa dana transfer ke daerah, formula kompensasi listrik, hingga penyaluran subsidi LPG 3 kilogram.

Di tengah tumpukan catatan itu, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024. Sebanyak 83 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan Bendahara Umum Negara menerima opini serupa. Adapun dua kementerian/lembaga lainnya hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian.