JAKARTA, REQNews &nbsp;– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita sejumlah aset mewah yang diduga berasal dari praktik korupsi kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama. Penyitaan dilakukan pada Rabu 19 Novemeber 2025.Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan ada empat aset yang diamankan tim penyidik.“Penyitaan berupa satu bidang rumah di wilayah Jabodetabek beserta surat kepemilikannya; satu unit mobil Mazda CX-3; dan dua unit motor jenis Vespa Sprint Iget 150 serta Honda PCX,” ujar Budi dalam keterangannya.Budi menegaskan aset tersebut disita dari pihak swasta. KPK menduga harta itu merupakan hasil tindak pidana korupsi terkait distribusi kuota haji.“Penyitaan dilakukan kepada pihak swasta karena diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan haji tahun 2023–2024,” katanya.Kasus korupsi kuota haji ini sudah masuk tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 dan ditaksir menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Dugaan korupsi berawal dari tambahan kuota 20.000 jemaah haji yang diberikan Arab Saudi setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas setempat pada 2023.Tambahan kuota tersebut kemudian ditengarai menjadi ajang lobi pengusaha travel kepada oknum pejabat Kemenag. Separuh kuota diberikan ke haji reguler dan separuhnya lagi ke haji khusus, pembagian yang diduga melanggar aturan komposisi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus.Di level pelaksanaan, kuota haji khusus diduga diperjualbelikan dengan setoran US$2.600–7.000 atau sekitar Rp41,9 juta–Rp113 juta per jemaah. Aliran dana ini disebut disalurkan melalui asosiasi travel dan berujung kepada oknum pejabat.KPK sebelumnya juga sudah menyita dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar pada September 2025. Aset-aset itu diduga dibeli dari hasil praktik jual beli kuota haji.Untuk mendukung penyidikan, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri: mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Gus Alex, dan pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan berlaku hingga Februari 2026 dan dapat diperpanjang.

KPK Sita Rumah hingga Mazda CX-3 Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Berita Terkait

Berita Rekomendasi