JAKARTA, REQNews - Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dugaan pemerasan di Pemerintah Provinsi Riau memasuki babak baru. Di balik pintu tertutup Kantor Perwakilan BPKP Riau, KPK memeriksa satu per satu pejabat yang selama ini berada pada jalur strategis penganggaran dan perencanaan di provinsi tersebut. Nama-nama yang dipanggil bukan sembarang figure, mereka adalah orang yang memahami alur keluar-masuk anggaran, bahkan sebagian berada dalam lingkar kekuasaan terdekat Gubernur.Dari informasi yang dihimpun, lembaga antirasuah memanggil ISP, Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Riau; ALMS, Plt Kabid Perbendaharaan; serta MDA, Kabid Anggaran BPKAD. Ketiganya adalah pejabat krusial dalam pengelolaan kas daerah. Turut pula diperiksa PNM, Plt Kepala Bappeda Riau, instansi yang mengatur peta rencana pembangunan dan prioritas anggaran. Pemeriksaan menjalar hingga ke unit teknis, ADB dari Bidang Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah III, dan TBN dari UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI.Namun yang paling menarik perhatian penyidik adalah hadirnya tiga nama lain: RND, DHR, dan JN alias MJN para ajudan Gubernur Riau. Masuknya ADC ke daftar saksi menandai perluasan radar penyidikan hingga ke lingkar paling dekat Kepala Daerah. Di antara seluruh saksi tersebut, beberapa sudah teridentifikasi secara lengkap: Plt Kepala BPKAD Riau Ispan S. Syahputra, Plt Kabid Perbendaharaan Alamsyah Almubaraq, Kabid Anggaran Mardoni Akrom, dan Plt Kepala Bappeda Purnama Irawansyah.“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis, 20 November 2025.Langkah pemanggilan ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak operasi tangkap tangan pada 3 November 2025 yang menyeret Gubernur Riau Abdul Wahid beserta delapan orang lainnya, penyidik terus membongkar jalur komunikasi dan aliran permintaan setoran yang diduga terjadi di lingkungan Pemprov Riau. Sehari kemudian, Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam, memilih menyerahkan diri sebuah langkah yang disebut-sebut sebagai upaya menyelamatkan diri sebelum konstruksi perkara menguat.Pada 5 November 2025, KPK akhirnya buka suara, Abdul Wahid bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan serta Tenaga Ahli Dani M. Nursalam resmi menjadi tersangka dugaan pemerasan terkait proyek dan anggaran di tahun 2025. Namun, siapa saja pihak yang terlibat dalam struktur lebih luas masih terus dipetakan penyidik. Pemanggilan puluhan saksi, termasuk para pejabat kunci BPKAD, Bappeda, hingga ajudan pribadi Gubernur, mengindikasikan satu hal, KPK sedang menelusuri apakah praktik pemerasan ini berjalan sistemik, terkoordinasi, dan berlangsung lama.Sejauh ini KPK belum mengungkap detail tersangka lain. Namun rangkaian pemeriksaan intensif menunjukkan penyidik tengah menyusun mozaik besar dan setiap saksi yang dipanggil adalah kepingan penting untuk membongkar siapa yang sebenarnya berada di pusat permainan kotor anggaran di Riau.

KPK Sisir Lingkar Dalam Pemprov Riau Cari Jejak Pemerasan, dari Penjabat hingga Ajudan Gubernur Diperiksa

Berita Terkait

Berita Rekomendasi