JAKARTA, REQnews - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turut menanggapi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penempatan anggota polisi aktif di luar struktur kepolisian.&nbsp; Amran menyebut bahwa keberadaan personel Polri aktif di lingkungan kementeriannya tidak hanya sah secara regulasi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi kelancaran kerja birokrasi dan penguatan pengawasan.&nbsp; “Membantu, sangat membantu,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 20 November 2025.&nbsp; Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).&nbsp; &nbsp; Dalam putusan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 itu, MK menegaskan bahwa Kapolri tak bisa lagi menunjuk anggota polisi aktif untuk menempati jabatan sipil.&nbsp; &nbsp; Jika ingin menempati jabatan sipil, maka anggota tersebut harus pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu dari kepolisian.&nbsp;&nbsp; “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan dalam sidang di Gedung MK Jakarta pada Kamis 13 November 2025.&nbsp; &nbsp; Mahkamah menyatakan bahwa frasa 'atau tidak berdasarkan pengugasan Kapolri' dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.&nbsp; &nbsp; Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan frasa tersebut menyebabkan ketidakjelasan norma dalam batang tubuh undang-undang.&nbsp; &nbsp; Menurutnya, keberadaan frasa tersebut berdampak pada dua hal yaitu cakupan hukum bagi anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di lembaga luar, dan ketidakjelasan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berkarier di luar kepolisian.&nbsp; &nbsp; Sebelumnya, permohonan ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite yang menyoroti praktik penempatan polisi aktif di&nbsp;jabatan sipil.&nbsp; &nbsp; Para pemohon menggugat ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan penjelasannya karena dinilai diskriminatif dan membuka peluang bagi anggota Polri aktif mengangkat jabatan sipil tanpa mengundurkan diri.&nbsp; &nbsp; Dalam sidang 29 Juli 2025, Syamsul mencontohkan sejumlah jabatan sipil yang diduduki polisi aktif, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Wakil Kepala BSSN, Kepala BNPT, dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan.&nbsp; &nbsp; “Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara dan menurunkan kualitas demokrasi serta meritokrasi dalam pelayanan publik,” kata Syamsul.

Menteri Amran Sebut Kehadiran Anggota Polri di Kementan Sangat Membantu

Berita Terkait

Berita Rekomendasi