JAKARTA, REQnews - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menilai perlu adanya reformasi Kejaksaan RI secara menyeluruh, terkait dengan sejumlah persoalan kinerjanya yang dianggap menghambat penegakan hukum.&nbsp; Hal itu dikatakan oleh Rano dalam rapat kerja Komisi III dengan Polri, Kejagung, dan Mahkamah Agung di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa 18 November 2025 lalu.&nbsp; Meski capaian penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan tergolong tinggi, Rano menyebut bahwa pengembalian aset korupsi justru jauh dari maksimal. Hal itu memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja Korps Adhyaksa.&nbsp; “Kalau di Kejaksaan, Pak Wakil Jaksa Agung, ini banyak sekali isu yang memang sebetulnya kinerja Kejaksaan ini kalau dilihat dari capaian penanganan tindak pidana tipikor sangat tinggi,” kata Rano dikutip pada Minggu 23 November 2025.&nbsp; "Hanya saja yang menjadi persoalan itu adalah pengembalian dari aset-aset pidana korupsi itu tidak maksimal, Pak. Jauh banget. Ini yang seringkali membuat masyarakat cenderung melihat Kejaksaan kali ini heboh di depan, tapi di belakang akhirnya melempem,” tambahnya.&nbsp; Menurutnya, banyaknya laporan ke Komisi III DPR RI mengenai adanya oknum jaksa yang diduga terlibat pelanggaran etik dan pidana, termasuk penggelapan barang bukti.&nbsp; Namun, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut bahwa penanganan terhadap oknum tersebut tidak tegas, sehingga banyak yang hanya dimutasi.&nbsp; "Yang kedua, hari ini ramai lagi soal oknum-oknum Kejaksaan yang dianggap misalnya ada penggelapan soal bukti sita atau barang bukti pidana. Ini yang lagi ramai," katanya.&nbsp; "Ini ada jaksa-jaksa atau oknum yang nakal tapi tidak dilakukan tindakan yang keras, hanya pindah. Tidak ada pemecatan, tidak ada pidana. Ini yang jadi persoalan sendiri,” kata Rano.&nbsp; Komisi III juga disebut menerima banyak laporan terkait ketidaksesuaian barang bukti dalam sejumlah perkara besar. Contohnya, kasus Jiwasraya dan Pertamina yang disebut memiliki masalah dalam proses pengembalian aset.&nbsp; "Laporan ke kami itu banyak, Pak. Pertama soal barang bukti yang tidak sesuai. Jadi di sini ada salah satu laporan yang masuk. Ini banyak perkara lama, Pak, kasus Jiwasraya, kasus Pertamina, dan lain-lain. Ini banyak sekali pengembalian yang dilakukan Kejaksaan itu sangat tidak maksimal,” lanjutnya.&nbsp; Terkait dengan polemik kasus Jiwasraya, Kejaksaan disebut membuka blokir aset yang sebelumnya telah dicantumkan sebagai barang yang akan disita.&nbsp; "Tapi sebelum diputus, Bapak buka blokirnya. Ini ramai. Ini yang menurut kami nanti bisa menjadi masukan bagi kami untuk membuat reformasi dari Kejaksaan,” katanya.&nbsp; Untuk itu, Komisi III berkesimpulan perlunya reformasi di tubuh Kejaksaan, sebagaimana dorongan serupa yang saat ini diarahkan kepada Polri.&nbsp; “Maka tadi kami berpikir, tidak hanya Polri, maka Kejaksaan pun harus ada reformasi, soal Kejaksaan baik di internalnya sendiri. Ini penting, Pak Wakil Jaksa Agung. Ini sebetulnya prolog untuk kami membentuk panja reformasi, baik Polri, Kejaksaan, atau pengadilan,” ujar Rano.

Komisi III Kritik Penindakan Korupsi oleh Kejaksaan: Heboh di Depan, Melempem di Belakang

Berita Terkait

Berita Rekomendasi