Kejagung-Kemenpora Teken MoU, Bahas Pengawasan Hukum di Olahraga dan Kepemudaan

JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk menyinergikan domain hukum dengan bidang kepemudaan dan keolahragaan. 

Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pada Senin 24 November 2025. 

Dalam sambutannya, Burhanuddin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan komitmen politik hukum yang konkret (legal policy) untuk membangun sistem kolaborasi yang sinergis, proaktif, dan preventif. 

Ia juga menyoroti bahwa pemuda adalah tulang punggung dan calon pemimpin masa depan bangsa, sementara olahraga adalah wahana untuk membangun disiplin, sportivitas, persatuan, dan kesehatan bangsa. 

Namun, ia mengakui adanya tantangan kompleks dalam pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga nasional, termasuk penyalahgunaan narkoba, praktik kecurangan dalam olahraga (match-fixing), pengelolaan aset dan dana yang tidak transparan serta potensi sengketa hukum lainnya. 

“Oleh karena itu, kerja sama antara Kejaksaan selaku lembaga penegak hukum dan Kemenpora selaku pengampu kebijakan dirasakan semakin mendesak dan penting. Sinergi ini dibangun di atas keyakinan bahwa pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga memerlukan pondasi hukum yang kuat,” kata Burhanuddin. 

Ia menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama yang disepakati dinilai sangat komprehensif dan relevan dengan kebutuhan saat ini. 

Poin-poin utama mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. 

"Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis pada program kepemudaan dan keolahragaan, penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang berintegritas," kata dia. 

Selanjutnya, pemulihan aset yang terkait dengan program kepemudaan dan keolahragaan, pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung tugas kedua instansi. 

"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan, dan kegiatan lainnya yang disepakati bersama," tambahnya. 

Burhanuddin menyebut bahwa melalui implementasi ruang lingkup ini, kerja sama diharapkan tidak hanya bersifat reaktif dalam menangani masalah, tetapi juga dapat membangun ekosistem kepemudaan dan keolahragaan yang bersih, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan. 

Jaksa Agung juga menegaskan komitmen Kejaksaan untuk mengawal dan mengimplementasikan seluruh butir kesepakatan dalam nota kesepahaman ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. 

"Mari kita jadikan momen bersejarah ini sebagai titik tolak untuk memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang dilandasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum," ujarnya. 

Momen penandatanganan nota kesepahaman ini turut dihadiri oleh pejabat utama kedua instansi yakni Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI dan Staf Ahli Jaksa Agung. 

Sementara itu, pejabat utama dari Kemenpora RI dihadiri oleh Wakil Menpora RI Taufik Hidayat dan Para Deputi di lingkungan Kemenpora RI.