Loreng di Kilang, Langkah Baru Menhan Sjafrie Mengawal Energi Nasional

JAKARTA, REQNews  — Di tengah pembahasan penambahan kekuatan batalyon teritorial, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyisipkan satu instruksi yang segera menyedot perhatian. Tentara Nasional Indonesia bakal turun langsung menjaga kilang minyak dan terminal Pertamina.

Kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin lalu, Sjafrie menyebut pengamanan aset energi itu sebagai bagian dari “kedaulatan negara” yang tak bisa ditawar. “Kilang dan terminal Pertamina adalah industri strategis, bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujarnya dikutip, 25 November 2025.

Instruksi itu akan mulai berlaku Desember tahun ini. Personel TNI Angkatan Darat akan ditugaskan di sejumlah kilang dan fasilitas distribusi, sementara Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) diminta mengawasi potensi ancaman. “BAIS akan memantau hal-hal yang mungkin perlu kita ketahui sebagai ancaman potensial sehingga kita bisa mengantisipasi pengamanan secara fisik,” kata Sjafrie.

Instruksi menjaga kilang Pertamina itu berkelindan dengan agenda besar lain, pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang melonjak cepat sejak 2025. Dalam pernyataannya, Sjafrie menyebut pemerintah menargetkan penambahan 150 batalyon baru setiap tahun. Tahun ini saja, ia mengklaim, jumlah itu sudah tercapai.

“Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Saat ini kita sudah memiliki 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahun,” tutur Sjafrie.

Dengan 514 kabupaten dan rentetan aset vital nasional yang disebutnya “berpengaruh besar terhadap kedaulatan negara”, Sjafrie menegaskan penguatan TNI adalah kebutuhan strategis. Ia menampik bahwa langkah ini sebagai ekspansi teritorial ala masa lalu. “Ini tidak dimaksudkan untuk ambisi teritorial, tetapi semata untuk menjaga keutuhan wilayah serta menyelamatkan kepentingan nasional,” katanya.

Penempatan prajurit TNI di kilang Pertamina bukan hal baru sepenuhnya, namun kebijakan dalam skala nasional membuka kembali perdebatan klasik, batas antara pengamanan aset vital dan ruang operasi militer di ranah sipil. Pemerintah berdalih ancaman terhadap infrastruktur energi kian kompleks, dari sabotase hingga gangguan pasokan.

Meski demikian, detail teknis pengamanan belum sepenuhnya dibuka. Pertamina sendiri belum mengumumkan skema koordinasi dengan TNI. Yang jelas, mulai Desember nanti, seragam loreng akan menjadi pemandangan baru di berbagai fasilitas energi milik negara.

Sjafrie menutup pernyataannya dengan kalimat yang menegaskan arah kebijakan pertahanan era barunya. “Menjaga industri strategis yang berhubungan dengan kedaulatan negara adalah bagian dari gelar kekuatan kita.”