Ini Tugas Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang Bakal Dibentuk Prabowo

JAKARTA, REQNews - Presiden Prabowo Subianto bakal membentuk sebuah dewan nasional baru yang khusus menangani isu kesejahteraan keuangan. Badan ini diproyeksikan menjadi pelengkap sekaligus penyempurna peran Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), yang selama ini menjadi tulang punggung kebijakan inklusi finansial nasional.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai mendampingi Prabowo dalam pertemuan dengan Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 27 November 2025. Ratu Maxima hadir sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), posisi yang selama lebih dari satu dekade menjadikannya mitra tetap berbagai negara dalam memperkuat ekosistem keuangan masyarakat.

Menurut Airlangga, Prabowo menilai perlunya wadah baru yang bekerja lebih luas dari sekadar inklusi keuangan meliputi aspek kesehatan finansial masyarakat, pengelolaan risiko, dan perlindungan konsumen.

“Bapak Presiden meminta agar dibentuk dewan nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health,” ujar Airlangga.

Dewan baru itu, kata dia, akan merangkul lebih banyak pemangku kepentingan lintas sektor. Salah satu fokus utamanya ialah membangun sistem data keuangan yang lebih terbuka dan terintegrasi. Lewat keterbukaan data, pemerintah berharap ekosistem layanan keuangan bank maupun nonbank dapat tumbuh lebih sehat dan transparan.

Airlangga menyebut literasi keuangan juga akan menjadi agenda besar. Pemerintah menilai tantangannya bukan lagi sekadar memperluas akses, melainkan memperkuat pemahaman masyarakat dalam mengelola risiko finansial.

“Nantinya didorong agar data keuangan dapat diakses secara lebih terbuka, termasuk pengembangan digital ID, knowledge sharing, serta pendalaman sektor asuransi,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap kiprah Ratu Maxima yang konsisten mendorong inklusi dan kesehatan finansial dalam skala global. Laporan terkini mengenai capaian Indonesia turut disampaikan—mulai dari peningkatan literasi hingga perluasan kepemilikan rekening bank rumah tangga.

Menurut Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia kini mencapai 92,7 persen. Sementara literasi finansial berada di angka 66,64 persen, melampaui rata-rata negara OECD. Pemerintah juga menargetkan 88,7 juta rumah tangga memiliki rekening bank agar berbagai program bantuan dan layanan keuangan bisa mengalir lebih efektif dan tepat sasaran.

“Dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, itu yang terus didorong untuk memiliki rekening,” kata Airlangga, menutup pernyataan.