JAKARTA, REQNews&nbsp; — Sengketa hukum kembali menaungi Proyek Polder Cilincing, Jakarta Utara. Kali ini, sebuah laporan bernuansa dugaan persekongkolan dan maladministrasi masuk ke meja <a href="https://www.reqnews.com/read/news/89071/tom-lembong-sambangi-ombudsman-terkait-laporan-auditor-bpkp-soal-kerugian-negara">Ombudsman </a>Republik Indonesia. Pihak yang dilaporkan bukan sembarang lembaga, &nbsp;Yayasan Daya Besar, entitas yang berada di bawah keluarga pengusaha jalan tol <a href="https://www.reqnews.com/read/news/65681/jusuf-hamka-dan-stafsus-menkeu-akhirnya-berdamai-dan-minta-tidak-diaduadu-lagi">Jusuf Hamka.</a>Laporan itu diajukan oleh Nikodemus Jansen, ahli waris dari David Wahyuna, pemilik sebidang tanah yang digunakan sebagai bagian dari proyek pengendali banjir tersebut. Niko menuding yayasan itu mengambil alih dana konsinyasi yang seharusnya menjadi haknya, dengan nominal hampir Rp28 miliar.Kamis, 27 November 2025 di kantor Ombudsman, Niko menceritakan bagaimana dugaan penyimpangan itu bermula. Pada 23 September 2021, Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengirim surat kepada <a href="https://www.reqnews.com/read/news/28610/tajir-melintir-ini-kendaraan-rumah-dan-villa-mewah-milik-eks-panitera-pn-jakarta-utara-rohadi">Pengadilan Negeri Jakarta Utara</a>. Isinya, permintaan agar pengadilan mencairkan dana konsinyasi proyek Polder Cilincing kepada Yayasan Daya Besar.Yang janggal, menurut Niko, adalah pencairan itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dirinya selaku ahli waris. Padahal dalam penetapan, tercatat dua nama penerima hak. “Harusnya kan adilnya memanggil saya. Tapi tidak. Dana langsung dicairkan begitu saja,” kata Niko. Ia menduga ada “persekongkolan yang tidak benar” antara pihak dinas, pengadilan, dan yayasan tersebut.Niko menegaskan bahwa yayasan milik keluarga Jusuf Hamka itu telah menerima dana konsinyasi yang merupakan hak ahli waris. “Ya karena dia ngambil uang saya. Hampir Rp28 miliar,” ujarnya.Ia mengatakan pencairan sepihak itu tidak hanya merugikan dirinya secara materi, tetapi juga menunjukkan tanda-tanda dugaan maladministrasi yang serius.Langkah Niko membawa persoalan ini ke Ombudsman adalah upaya untuk mencari pintu keadilan. Ombudsman, dalam banyak sengketa tanah proyek infrastruktur, kerap menjadi rujukan ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan administratif.“Saya mau menuntut hak saya. Itu uang saya. Ibaratnya sudah dicuri,” kata Niko dengan suara bergetar menahan kesal. Ia berharap Ombudsman segera bertindak menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pencairan dana tersebut.Proyek Polder Cilincing adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan banjir dan genangan air di kawasan rendah, khususnya di wilayah Cilincing, Jakarta Utara

Dugaan Persekongkolan di Balik Dana Konsinyasi Polder Cilincing, Yayasan Keluarga Jusuf Hamka Dilaporkan ke Ombudsman

Berita Terkait

Berita Rekomendasi